Page 132 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021

bagi pengusaha yang bahkan akan mengajukan tuntutan terhadap kebijakan mantan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu.

KENAPA ANIES BERANI REVISI UMP JAKARTA? PENGAMAT: UPAYA RAIH
DUKUNGAN BURUH

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara mengejutkan mengabulkan permintaan buruh
untuk merevisi kenaikan Upah Minimum Provinsi ( UMP ) 2022 menjadi 5,1 persen dan langsung
menuai pro kontra.

Saat ini ia mendapatkan dukungan penuh dari kalangan buruh, namun tidak bagi pengusaha
yang bahkan akan mengajukan tuntutan terhadap kebijakan mantan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan (Mendikbud) itu.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin memandang, langkah Anies
menaikkan UMP 2022 arahnya untuk kepentingan politik yang bersangkutan pada pemilihan
presiden (pilpres) 2024 mendatang "Arahnya kesana (pilpres 2024)," kata Ujang kepada
Republika -jaringan Ayojakarta.com, Selasa (21/12).

Melansir, Rabu (22/12), menurutnya, lewat kebijakan tersebut Anies ingin mendapatkan
dukungan dari kalangan buruh.

“Itu merupakan bagian dari investasi politik. Harapannya buruh memihak kepadanya," ujarnya.

Namun demikian, kendati didukung buruh, kebijakan menaikan upah buruh tersebut kini
mendapatkan perlawanan dari para pengusaha.

Karena itu menurut Ujang, penting bagi Anies mengajak wakil para buruh dan pengusaha untuk
duduk bersama.

"Memang harus dibicarakan tripatrit. Pemprov, buruh, dan pengusaha. Mesti dicari win-win
solution. Agar tak ada yang dirugikan," tambah Ujang.

Sebelumnya seperti diberitakan Ayojakarta.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, merevisi
kenaikan UMP DKI Jakarta menjadi 5,1 persen. Dengan kenaikan 5,1 persen, buruh di DKI akan
menerima kenaikan upah sekitar Rp 225.667.

"Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat
menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari," kata Anies dalam
keterangannya, Sabtu (18/12) lalu.

Sementara itu Wakil Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) DKI Jakarta bidang
Pengupahan dan Jaminan sosial, Nurzaman, menyoroti revisi kenaikan UMP DKI yang baru
diteken Anies.

Menurut dia, pihaknya dan para pengusaha hingga kini sama sekali belum menerima keputusan
gubernur baru yang menyatakan kenaikan UMP DKI menjadi 5,1 persen, dari sebelumnya 0,85
persen.
"Apabila benar ada revisi dari yang lama, maka kami pengusaha sangat-sangat menyayangkan
sekali atas revisi Pergub itu," kata Nurzaman ketika dihubungi Republika.

Pernyataan Apindo langsung direspons Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) Said
Iqbal.

131