Page 127 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021
P. 127
penting yang mesti seimbang, yakni kepastian pemenuhan hak upah minimum dan kelangsungan
usaha.
"Kedua hal ini (upah minimum dan kelangsungan usaha) harus berjalan seiring sejalan," ujar Ida
seperti dikutip dari keterangan resminya, Rabu (22/12).
Ida mendorong agar seluruh pengawas ketenagakerjaan bekerja secara profesional untuk
memastikan pelaksanaan upah minimum. Ia juga meminta agar seluruh kepala dinas
ketenagakerjaan menjaga keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan perlindungan hak
pekerja.
"Kolaborasi dan sinergi harus dibangun antara kementerian lembaga dan pemerintah daerah,"
tutur Ida.
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan masih
menimbulkan berbagai soal hingga hari ini. Aturan tersebut memberikan arahan bahwa rata-rata
kenaikan upah tahun 2022 adalah sebesar 1,09 persen.
Besaran kenaikan upah minimum ini dinilai terlalu kecil oleh kalangan buruh. Salah satu
permasalahan yang muncul saat ini adalah kebijakan upah di DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang awalnya mengikuti aturan tersebut, kini merevisi
dengan menaikkan UMP DKI Jakarta sebesar 5,1 persen. Kebijakan teranyar Anies ini berujung
penolakan oleh kalangan pengusaha, terutama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
126
