Page 130 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021
P. 130
"Kalau memang ada pergubnya, kami berharap Pak Gubernur mencabut kembali pergubnya
karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Membuat pergub itu kan harus ada landasan
hukum, landasan hukum untuk membuat pergub (UMP) itu apa? PP 36 sudah nggak atur itu,
UMP sudah selesai 21 November," jelasnya.
Pada intinya pihaknya siap mendiskusikan UMP dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk
membahas di mana letak kesalahan UMP DKI Jakarta yang diumumkan 21 November sehingga
direvisi oleh Anies. Namun pihaknya menilai kebijakan UMP yang diumumkan Anies November
lalu sudah benar karena landasan hukumnya jelas, yaitu PP 36/2021. Lalu prosedurnya
penetapannya juga sudah sesuai.
129
