Page 129 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021

PENGUSAHA TERJEPIT, DITUDING SETUJU UMP NAIK 5% HINGGA MAU DIDEMO
BURUH
Pengusaha menolak revisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 yang dilakukan oleh
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan berencana membawanya ke Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN). Anies dinilai telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan.

Namun, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengecam pengusaha dan berniat
melakukan perlawanan dengan menggeruduk kantor Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Bagaimana sikap pengusaha menghadapi situasi tersebut?

1. Tak Persoalkan Didemo Buruh Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta
Nurjaman tak mempersoalkan rencana KSPI menggeruduk kantor Apindo. Menurutnya itu hak
setiap warga negara.

Hanya saja dia mempertanyakan alasan buruh ingin demo di kantor Apindo. Dia tak mengetahui
apa kepentingannya. Sebab, Apindo bukanlah pembuat kebijakan. Asosiasi pengusaha tersebut
adalah objek hukum yang menjalankan aturan.

"Kepentingannya apa di Apindo? kan gitu. Apindo kan tidak punya regulasi, yang punya regulasi
kan pemerintah," kata dia kepada detikcom, Selasa (21/12/2021).

Pihaknya pun tak khawatir dengan rencana KSPI menggeruduk kantor Apindo. KSPI sendiri
menyatakan tengah mempersiapkan diri untuk melakukan aksi di kantor Apindo.

2. Bantah Pernyataan Wagub DKI Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sempat
mengatakan pengusaha tidak keberatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan UMP
sebesar 5,1%. Pengusaha pun membantah hal tersebut dan mempertanyakan pengusaha yang
mana yang telah diajak bicara oleh Pemprov DKI Jakarta dan setuju akan keputusan UMP naik
5,1%.

"Nah ini juga makanya saya juga bingung ini Pak Wagub bicara sama siapa? mungkin ini kali
pengusaha BUMD. Kita nggak tahu kan gitu. Kami kan nggak pernah diajak bicara," kata
Nurjaman.

Jika ada pengusaha yang menyatakan mampu menaikkan UMP 5,1% menurutnya silahkan saja.
Namun tidak perlu sampai merevisi UMP dari semula naik 0,85% menjadi naik 5,1% atau Rp
225.667.

"Kita nggak ngerti, siapa pengusahanya yang diajak bicara. Kalau pengusaha diajak bicara siap
untuk menaikkan (UMP 5,1%), bagi pengusaha yang mampu silakan saja. Kalau memang
perusahaannya merasa mampu tidak usah pakai (revisi) Pergub, itu silakan, kami juga senang,"
tuturnya.

3. Tawarkan Opsi ke Anies Pengusaha berencana menggugat Anies ke PTUN. Revisi kenaikan
UMP yang dilakukan Anies dinilai telah melanggar PP Nomor 36 Tahun 2021. Namun, pihaknya
akan mempelajari terlebih dahulu isi peraturan gubernur (pergub) mengenai UMP DKI Jakarta
2022, yang saat ini belum mereka terima.

Pihaknya akan membahas dengan berbagai pihak untuk menentukan langkah apa yang akan
dilakukan pengusaha. Pengusaha akan berkoordinasi dengan pemerintah. Jika terbukti benar
UMP yang direvisi Anies mengandung pelanggaran terhadap aturan yang berlaku, pihaknya
masih berharap agar Anies mencabut pergub UMP versi revisi.

128