Page 263 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021

RENCANA AKSI FSPPB, KETUA KOMISI VII DPR: UTAMAKAN KEPENTINGAN
MASYARAKAT
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Malvyandie, JAKARTA - Ketua Komisi VII Sugeng
Suparwoto meminta semua pihak untuk bijak dan mengutamakan kepentingan masyarakat,
dalam menyikapi permasalahan antara Forum Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dan
pimpinan Pertamina.

"Harus utamakan kepentingan masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang jadi korban.
Jalankan komunikasi dan musyawarah yang intens antar pihak. Pasti ada solusi," tegas Sugeng
di Jakarta hari ini (22/12/2021).

Sugeng menambahkan, semua pihak memang harus menahan diri. Pasalnya, Pertamina adalah
BUMN strategis yang bertanggung jawab untuk memenuhi hajat hidup orang banyak.

Selain harus menjalankan kaidah-kaidah korporasi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 19
tahun 2003 tentang Badang Usaha Milik Negara, imbuhnya, Pertamina juga harus menjalankan
fungsi pelayanan masyarakat, sebagaimana ditugaskan oleh Pemerintah.

"Terlebih, Pertamina kini sedang menjalankan konsolidasi struktural dan juga kultural tentunya,
dengan sistem tata kelola yang baru dengan Pertamina holding. Ini memerlukan kecermatan dan
komitmen semua pihak," tutur Sugeng.

Selain itu, Pertamina sebagai badan usaha migas juga tak lepas dari kondisi ekonomi global
akibat Covid-19.

"Sunggung beruntung ketika terjadi oil shock, kerugian Pertamina tidak terlalu dalam pada 2020
lalu. Dan kini, ketika harga crude oil fuktuatif dan cenderung tinggi, Pertamina juga menghadapi
tantangan yang tidak mudah," lanjut Sugeng.
"Makanya, semua pihak harus menahan diri, bijak, rasional. Jangan korbankan kepentingan
rakyat," tegasnya.

Tidak hanya itu. Menurut Sugeng, Pertamina saat ini juga menghadapi tantangan. Tantangan
Pertamina adalah, bagaimana turut merumuskan strategi dan implementasi bagi tercapainya
bauran energi nasional dengan EBT mencapai 23 persen di tahun 2025, seperti dicanangkan
Pemerintah.

"Isu global warming, decarbonisasi, dan transisi energi ke energi terbarukan, mengharuskan
Pertamina mengubah orientasi dan strategi harus dijalankan," pungkasnya.

Mengenai rencana aksi pada 29 Desember 2021 dan 7 Januari 2022, sebelumnya sudah
disampaikan FSPPB. FSPPB sudah melayangkan Surat Disharmonisasi Hubungan Industrial
Pertamina kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri BUMN Erick Thohir, Jumat
(10/12/2021).

262