Page 265 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021

Wakil rakyat yang berkantor di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat itu menambahkan pihaknya
berencana akan memanggil Dinas Tenaga Kerja DKI pada Senin (27/12). Dalam pemanggilan itu
pihaknya akan meminta klarifikasi soal revisi penyesuaian UMP 2022. Ia menjelaskan besaran
UMP 2022 sebesar 5,1 persen hasil revisi pertama, berpotensi kembali direvisi karena dinilai
belum mengakomodasi pengusaha.

"Maksud saya kenapa gegabah, kenapa tidak ada kajian waktu ambil keputusan di awalnya. Oke
dia revisi sekarang ini, dia keluarkan angka, komunikasikan dulu dong dengan pengusaha sama
pekerja," ucapnya.

Seharusnya, lanjut dia, pembahasan soal UMP termasuk revisi harus melibatkan tripartit yakni
unsur pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja atau buruh. "Jangan dia putuskan sekarang
ini seakan-akan mau pencitraan lagi, jadi membuat kebijakan jangan membuat pencitraan
melulu," ucap Pandapotan.

Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan kemudian merevisi penetapan UMP 2022 di Jakarta
yang naik 5,1 persen atau sebesar Rp 225.667 menjadi Rp 4.641.854 pada Sabtu (18/12). Angka
itu merevisi Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Nomor 1395 tahun 2021 tentang UMP 2022 pada
21 November 2021 dengan penyesuaian sebelumnya sebesar 0,8 persen atau sebesar Rp 37.749
menjadi Rp 4.493.724.

Gubernur DKI Anies Baswedan beralasan revisi tersebut berdasarkan kajian Bank Indonesia yang
memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan
5,5 persen. Kemudian inflasi diproyeksi akan terkendali sebesar tiga persen atau berada pada
rentang dua hingga empat persen.

Begitu juga kajian Institute For Development of Economics and Finance (Indef) yang
memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 sebesar 4,3 persen menjadi
pertimbangan. Sedangkan, jika mengacu kepada PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan,
mengatur formula penyesuaian UMP dengan menggunakan inflasi atau nilai pertumbuhan
ekonomi provinsi berdasarkan data lembaga berwenang bidang statistik.
Sementara itu, untuk revisi UMP 2022 yang naik 5,1 persen hingga saat ini Gubernur DKI belum
menerbitkan Keputusan Gubernur, sesuai dengan pasal 29 dalam PP 36 tahun 2021 yang
mewajibkan UMP ditetapkan melalui Kepgub. Sedangkan, pada pasal 4 dalam PP 36/2021 juga
disebutkan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman
pada kebijakan pemerintah pusat.

264