Page 293 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021
P. 293
Judul Bakal Dikirim Secara Ilegal ke Arab Saudi, 59 Orang di Bekasi Diimingi
Rp 7 Juta
Nama Media kumparan.com
Newstrend PMI Ilegal
Halaman/URL https://kumparan.com/kumparanbisnis/bakal-dikirim-secara-ilegal-ke-
arab-saudi-59-orang-di-bekasi-diimingi-rp-7-juta-1x9s2ErwEfC
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-22 13:08:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta, Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan,
Kerja) Penempatan yang dilakukan secara ilegal akan membuat CPMI rentan menjadi korban
perdagangan orang, kerja paksa, atau tindak pidana lainnya
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggagalkan upaya pengiriman 59 calon pekerja
migran Indonesia (CPMI) ilegal di Bekasi. Mereka rencananya bakal diberangkatkan ke negara
Timur Tengah seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA). Upaya pengiriman CPMI
ilegal ini diketahui setelah Satgas Perlindungan PMI Kemnaker melakukan sidak di Bintara
kawasan Bekasi pada Senin (20/12). Mereka yang direkrut dengan janji dipekerjakan sebagai
pekerja rumah tangga ini, diiming-imingi uang saku sebesar Rp 5 juta hingga Rp 7 juta.
BAKAL DIKIRIM SECARA ILEGAL KE ARAB SAUDI, 59 ORANG DI BEKASI DIIMINGI
RP 7 JUTA
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggagalkan upaya pengiriman 59 calon pekerja
migran Indonesia (CPMI) ilegal di Bekasi. Mereka rencananya bakal diberangkatkan ke negara
Timur Tengah seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA).
Upaya pengiriman CPMI ilegal ini diketahui setelah Satgas Perlindungan PMI Kemnaker
melakukan sidak di Bintara kawasan Bekasi pada Senin (20/12). Mereka yang direkrut dengan
janji dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga ini, diiming-imingi uang saku sebesar Rp 5 juta
hingga Rp 7 juta.
Penempatan CPMI tersebut dilakukan oleh orang perseorangan, bukan oleh perusahaan
penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) yang telah mendapatkan izin pemerintah.
292
