Page 298 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021
P. 298
EKONOM SARANKAN JALAN TENGAH POLEMIK UMP DKI JAKARTA 2022, APA ITU?
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira
menyarankan jalan tengah atas polemik revisi kenaikan Provinsi DKI atau Jakarta 2022 sebesar
5,1 persen."Jalan tengahnya adalah upah minimum naik 5,1 persen sesuai diskresi Gubernur DKI
Jakarta, tapi pelaku usaha mendapat insentif dari pemda khususnya di sektor jasa padat karya,"
ujar Bhima kepada Tempo, Rabu, 22 Desember 2021.Insentif yang dimaksud misalnya pajak
bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan atau PBB-P2 dilanjutkan sampai 2022. Selain
itu, pajak reklame dipotong 30 persen, serta pajak restoran dipotong menjadi 5 persen.Bhima
mengatakan kenaikan upah minimum sebesar 5,1 persen ini penting karena mempertimbangkan
variabel proyeksi inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di 2022, sehingga
memberikan pendapatan yang lebih layak bagi pekerja DKI Jakarta.
"Lagi pula, upah minimum kan berlaku untuk pekerja yang baru, dan rentan jadi pengusaha juga
tidak perlu respon berlebihan. Sebagai konsep jaminan sosial, upah minimum lebih tinggi dari
formulasi aturan PP 36 2021 sangat penting bahkan bisa dikatakan sebagai stimulus untuk
percepatan pemulihan ekonomi tahun depan," ujar Bhima.Namun, Bhima menyoroti ada
persoalan komunikasi antara kepala daerah dan kementerian tenaga kerja yang cukup buruk.
Sehingga, seakan-akan hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat tidak harmonis.
"Diduga kuat Pemprov DKI ambil keputusan revisi kenaikan upah minimum setelah adanya
putusan MK terkait UU Cipta Kerja sebagai inkonsititusional bersyarat. Artinya, dengan keputusan
MK, kepala daerah berani melangkahi aturan Pemerintah Pusat yang berdasar pada UU Cipta
Kerja," tutur Bhima.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi besaran kenaikan upah minimum
provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen atau naik Rp 225.667
dari UMP 2021. Dengan demikian, UMP DKI Jakarta tahun 2022 direvisi menjadi Rp 4.641.854.
Keputusan itu pun dipersoalkan salah satunya oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia alias Apindo.
Apindo menilai Anies telah melanggar regulasi Pengupahan yang berlaku saat ini, terutama
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yaitu pasal 26 mengenai cara
perhitungan upah minimum dan pasal 27 mengenai Upah minimum provinsi.
"Selain itu revisi ini bertentangan dengan pasal 29 tentang waktu penetapan Upah Minimum
yang selambat-lambatnya ditetapkan pada tanggal 21 November 2021," ujar Ketua Umum
Apindo Hariyadi Sukamdani.
Hariyadi mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara sepihak melakukan revisi UMP DKI
Jakarta 2022 tanpa memperhatikan pendapat dunia usaha, khususnya Apindo DKI Jakarta yang
menjadi bagian dari Dewan Pengupahan Daerah sebagai unsur dunia usaha. Dewan Pengupahan
Daerah terdiri dari unsur tripartit, antara lain pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha.
297
