Page 296 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021
P. 296
Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen
Binapenta dan PKK) Suhartono mengungkapkan penempatan PMI tersebut dilakukan oleh
perseorangan bukan dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang telah
mendapatkan izin dari pemerintah.
"Penempatan yang dilakukan secara ilegal akan membuat CPMI rentan menjadi korban
perdagangan orang, kerja paksa, atau tindak pidana lainnya," ucap Suhartono dalam siaran pers,
Rabu, 22 Desember 2021.
Ia menambahkan para calon pekerja imigran tersebut dijanjikan sebagai pekerja rumah tangga
(domestic workers) dengan diiming-imingi uang saku atau uang tinggal sebesar lima juta hingga
tujuh juta per orang.
Adapun penempatan PMI ke negara Arab Saudi, Qatar, dan UEA masih dalam moratorium sejak
2015 sesuai Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015.
"Sidak dilakukan sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat kepada Dit. Bina P2PMI Kemnaker
yang meminta pertolongan dikarenakan adanya dugaan penempatan PMI secara ilegal,"
terangnya.
Direktur Bina P2PMI Rendra Setiawan pun mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap
pihak yang menjanjikan pekerjaan di luar negeri dengan upah tinggi.
"Upayakan mendapatkan informasi yang resmi dari Dinas Ketenagakerjaan setempat atau LTSA,"
ucap Rendra.
295
