Page 316 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021
P. 316
Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul Fadhly Harahap menegaskan, Pemerintah telah
memberlakukan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai landasan hukum
penetapan Upah Minimum di seluruh daerah di Indonesia. Diharapkan seluruh Pemerintah
Daerah dalam menetapkan UM di daerahnya untuk mengacu pada ketentuan yang berlaku.
"Sikap kita adalah penetapan Upah Minimum (UM) harus tetap mengacu pada PP Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan," kata Chairul di Jakarta, dikutip Rabu, 22 Desember 2021.
Menurutnya, ketentunan pengupahan yang di atur dalam PP 36 Tahun 2021 telah berdasarkan
kesepakatan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh.
"Upah Minimum itu penetapannya telah disepakati oleh 3 pihak, upah itu memang hak pekerja
tapi juga harus diingat dan disesuaikan dengan kemampuan pengusaha," ujarnya.
Ia menambahkan, penetapan upah yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku akan
menimbulkan polemik di masyarakat. Seperti yang terjadi saat ini di Provinsi DKI Jakarta.
Pihaknya pun siap memediasi pihak-pihak yang berselisih terkait penetapan UMP DKI Jakarta
Tahun 2022.
Dia mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kemendagri dalam rangka pembinaan
dan pengawasan kebijakan.
"Kemnaker siap hadir untuk memfasilitasi jika ada perbedaan pandangan termasuk kenaikan
upah minimum di DKI. Karena unsur pembinaannya yang kita ke depankan," ungkapnya.
315
