Page 318 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021
P. 318
Sebelumnya, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemnaker Khairul Harahap menyatakan bahwa
pihaknya menyesalkan keputusan Anies untuk merevisi kenaikan UMP 2022. "Pada prinsipnya
Kementerian Ketenagakerjaan sungguh menyayangkan atau menyesalkan kejadian tersebut.
Karena tidak menetapkan upah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku," kata Khairul
kepada Tempo pada Senin (20/12).
Lebih lanjut, Khairul menjelaskan bahwa PP 36/2021 tentang pengupahan adalah turunan dari
Undang-Undang Cipta Kerja dan sudah sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan
demikian, Kemnaker menilai ketentuan tersebut harusnya ditaati dan dilaksanakan.
"Yang pasti pelaksanaannya yang berkaitan dengan substansi upah, Kemnaker akan mengawal
pemberlakuan PP 36/2021 soal upah," ujarnya.
Kekinian, Khairul juga menyatakan bahwa pihaknya siap melakukan mediasi pihak-pihak yang
berselisih terkait revisi kenaikan UMP 2022 DKI Jakarta. "Kemenaker siap hadir untuk
memfasilitasi jika ada perbedaan pandangan termasuk kenaikan upah minimum di DKI, karena
unsur pembinaannya yang kita kedepankan," jelasnya dalam siaran pers.
Kemnaker berharap agar seluruh pemerintah daerah menetapkan upah minimum di wilayahnya
dnegan mengacu pada PP Nomor 36/2021. "Sikap kita adalah penetapan upah minimum harus
tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan," tambahnya.
317
