Page 322 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021
P. 322
"Upah Minimum itu penetapannya telah disepakati oleh 3 pihak, upah itu memang hak pekerja
tapi juga harus diingat dan disesuaikan dengan kemampuan pengusaha," ujarnya.
Ilustrasi uang (IDN Times/Arief Rahmat) Sebelumnya, Anies merevisi kenaikan UMP DKI 2022
dari hanya 0,85 persen atau Rp37.749 dari UMP 2021, menjadi 5,1 persen atau senilai Rp225.667
dari UMP 2021.
Maka yang sebelumnya UMP DKI Rp4.416.186,54 naik menjadi Rp4.453.935,53, dengan revisi
naiknya menjadi Rp4.641.854 di tahun depan.
Menurut Wakil Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta bidang
Pengupahan dan Jaminan sosial, Nurjaman, keputusan Anies telah melanggar PP 36/2021, yang
merupakan turunan dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
"Alasan kami menolak keputusan revisi Gubernur, karena kepgub yang lama tidak cacat, sudah
benar sesuai kaidan hukum, yakni ketentuan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan yang
di dalamnya ada UMP dan UMK untuk sisi formulanya," ujar Nurjaman.
Makanya, Apindo berencana melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Namun, sebelum menggugat, pihaknya akan mencoba berkoordinasi dengan Pemprov DKI
Jakarta agar revisi tersebut dibatalkan.
321
