Page 321 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021
P. 321
Judul Kemenaker Sebut Revisi UMP DKI Picu Polemik, Anies Bakal Dimediasi?
Nama Media idntimes.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.idntimes.com/business/economy/vadhia-lidyana-
1/kemenaker-sebut-revisi-ump-dki-picu-polemik-anies-bakal-
dimediasi?q=
Jurnalis Vadhia Lidyana
Tanggal 2021-12-22 11:40:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan revisi UMP DKI Jakarta untuk 2022
yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan picu polemik. Kemenaker akan memfasilitasi mediasi
antara Pemprov DKI Jakarta dengan pihak-pihak yang terlibat.
KEMENAKER SEBUT REVISI UMP DKI PICU POLEMIK, ANIES BAKAL DIMEDIASI?
Jakarta, IDN Times - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan revisi UMP DKI
Jakarta untuk 2022 yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan picu polemik. Kemenaker akan
memfasilitasi mediasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan pihak-pihak yang terlibat.
"Kemenaker siap hadir untuk memfasilitasi jika ada perbedaan pandangan termasuk kenaikan
upah minimum di DKI, karena unsur pembinaannya yang kita kedepankan," Kepala Biro Humas
Kemenaker, Chairul Fadhly dalam keterangan resmi Kemnaker, Rabu (22/12/2021).
1. Kemenaker libatkan Kemendagri untuk pembinaan UMP Ilustrasi Upah (IDN Times/Arief
Rahmat) Bahkan, Chairul mengatakan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kebijakan terkait
penetapan UMP. Chairul mengatakan penetapan UMP harus sesuai dengan ketentuan Peraturan
Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Sikap kita adalah penetapan Upah Minimum (UM) harus tetap mengacu pada PP Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan," ucap Chairul.
Ilustrasi Pemimpin Perusahaan. (IDN Times/Aditya Pratama) Dia juga menegaskan penetapan
upah minimum harus melalui kesepakatan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh
seperti yang tertuang dalam PP 36/2021 tersebut. Menurutnya, penetapan upah minimum
memang harus mengedepankan hak pekerja/buruh, tapi juga harus menyesuaikan kemampuan
pelaku usaha.
320
