Page 371 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021
P. 371
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, juga menyebut Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan melanggar aturan. Pasalnya, Anies merevisi kenaikan UMP Jakarta yang
sebesar 0,8 persen menjadi 5,1 persen tanpa landasan hukum.
Padahal, tanggal 21 November 2021 Surat Keputusan (Gubernur) terkait kenaikan UMP DKI
Jakarta sebesar 0,8 persen sudah diterbitkan. Ditambah lagi, PP No 36 Tahun 2021 yang
digunakan sebagai dasar penghitungan UMP, tidak mengenal perubahan.
"PP No 36 Tahun 2021 itu tidak mengenal perubahan. Kalau sudah diputuskan ya jalan," ucap
Hariyadi dalam konferensi pers virtual, Senin (20/12/2021).
"Ini strong message ya dari kita. Bahwa pemerintah DKI jakarta melanggar aturan. Kalau ada
pelanggaran itu nanti akan jadi catatan, apalagi kalau mau nyapres," tegasnya.
Saat ini, Apindo dan Kadin Jakarta tengah menunggu Peraturan Gubernur terkait revisi UMP. Jika
Pergubnya keluar, mereka akan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN).
370
