Page 370 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021

Berdasarkan aturan itu, penghitungan kenaikan UMP berdasarkan data Badan Pusat Statistik
(BPS). Sehingga jika dihitung berdasarkan formula tersebut UMP DKI Jakarta tahun 2022 sebesar
Rp4.453.935, naik Rp 37.749 atau sekitar 0,8 persen saja dibandingkan 2021.

Setelah direvisi Anies, maka nilai UMP DKI 2022 naik Rp225.667 menjadi Rp4.641.854.

"Dengan kenaikan Rp 225.000 per bulan, maka para pekerja dapat menggunakannya sebagai
tambahan keperluan sehari-hari," tutur Anies dalam keterangan tertulisnya kepada media, Sabtu
(18/12/2021).

"Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi
pengusaha," sambungnya.

Dalam siaran persnya, Anies menjelaskan beberapa pertimbangan dilakukannya revisi. Yaitu,
kajian Bank Indonesia yang menunjukkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022
mencapai 4,7 persen sampai 5,5 persen, sehingga inflasi akan terkendali pada posisi 3 persen
(2-4 persen).

Kemudian, Institute For Development of Economics and Finance (Indef) memproyeksikan tingkat
pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3 persen.

Lalu apa dasar hukum yang digunakan Anis untuk merevisi kenaikan UMP? Sampai saat ini,
belum ada penjelasan dari pihak Pemprov DKI.

Bahkan pihak Kemnaker menyatakan, keputusan Anies telah bertentangan dengan formula baru
dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. PP tersebut adalah satu-satunya payung
hukum yang berlaku untuk merumuskan kenaikan UMP.

"Kemenaker sangat menyayangkan sikap tersebut yang menaikkan UMP tidak sesuai aturan yang
berlaku. Karena menurut hemat saya, selayaknya amanat undang-undang yang telah resmi
menjadi acuan di negara kita, menjadi bagian yang harus ditegakkan dan dilaksanakan sesuai
aturannya," jelas Kepala Biro Humas Kemenaker Chairul Fadhly Harahap, dikutip dari
Kompas.com, Rabu (22/12/2021).

Chairul mengatakan, Kemenaker akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk
menindaklanjuti keputusan kepala daerah yang menetapkan UMP tidak sesuai aturan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),
Akmal Malik, mengaku belum bisa menyebut ada atau tidaknya pelanggaran dalam revisi
kenaikan UMP DKI 2022.

Butuh pendalaman terlebih dulu untuk Kemendagri menentukan apakah langkah Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan itu termasuk kategori pelanggaran.

“Kami tidak bisa katakan itu (ada pelanggaran) dulu. Nanti, pastinya teman-teman dari Ditjen
Bangda (Direktorat Jenderal Bina Pengembangan Daerah) akan mencoba mempelajari itu dulu
ya,” ungkap Akmal dikutip dari Kompas.com.

“Kita sedang pelajari. Dinamika itu kebetulan ada di Ditjen Bangda. Nanti kami akan coba
komunikasikan dengan dirjen terkait,” lanjutnya.

Akmal juga mengaku belum menerima usul dari Kemenaker terkait rencana pemberian sanksi
kepada Anies.

369