Page 369 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2021
P. 369
Judul Dasar Hukum Revisi UMP Gubernur Anies Baswedan Dipertanyakan
Nama Media kompas.tv
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.kompas.tv/article/244181/dasar-hukum-revisi-ump-
gubernur-anies-baswedan-dipertanyakan
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-22 10:32:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dari 0,8
persen menjadi 5,1 persen. Hal itu dilakukan, setelah Anies menemui para buruh yang berunjuk
rasa memprotes kenaikan UMP 0,8 persen, pada 29 November 2021 lalu. Anies kemudian
menyurati Kementerian Ketenagakerjaan, yang intinya meminta Kemenaker kembali mengkaji
kenaikan UMP dengan mempertimbangkan tingkat inflasi dan kenaikan rata-rata UMP per tahun.
DASAR HUKUM REVISI UMP GUBERNUR ANIES BASWEDAN DIPERTANYAKAN
JAKARTA, KOMPAS.
TV - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP)
dari 0,8 persen menjadi 5,1 persen. Hal itu dilakukan, setelah Anies menemui para buruh yang
berunjuk rasa memprotes kenaikan UMP 0,8 persen, pada 29 November 2021 lalu.
Anies kemudian menyurati Kementerian Ketenagakerjaan, yang intinya meminta Kemenaker
kembali mengkaji kenaikan UMP dengan mempertimbangkan tingkat inflasi dan kenaikan rata-
rata UMP per tahun.
"Kenaikan yang hanya sebesar Rp38.000 ini dirasa amat jauh dari layak dan tidak memenuhi
asas keadilan, mengingat peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi di DKI
Jakarta yaitu sebesar 1,14 persen," kata Anies dalam surat tersebut, dikutip Selasa (22/12/2021).
Menurut Anies, tidak semua sektor usaha terdampak pandemi. Ada sejumlah sektor usaha yang
tetap untung meski dilanda badai Covid-19.
Lantas mengapa sebelumnya Anies menetapkan UMP 0,8 persen? Pedomannya adalah Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021, yang merupakan aturan turunan UU Cipta Kerja. Aturan
itu juga digunakan oleh pemerintah pusat dan semua pemerintah daerah dalam menentukan
kenaikan UMP.
368
