Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 MEI 2020
P. 45
Title THR 52 BURUH MEDIA BERMASALAH, PERUSAHAAN DIDESAK PENUHI HAK
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 19 Mei 2020
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200519035243-12-504700/thr-52- buruh-
Page/URL
media-bermasalah-perusahaan-didesak-penuhi-hak
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jelang Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, sejumlah perusahaan pers belum
membayarkan tunjangan hari raya (THR) keagamaan kepada para pekerjanya. Krisis
akibat pandemi Covid-19 jadi alasan.
Posko Pengaduan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan LBH Pers mencatat
pada 3 April hingga 17 Mei 2020 sedikitnya terdapat 89 pengaduan kasus
ketenagakerjaan pada masa pandemi.
Sebanyak 52 dari 89 pengaduan terkait pelanggaran dalam pembayaran THR. Jenis
pelanggaran itu antara lain berupa pemotongan jumlah THR, penundaan atau
pencicilan hingga THR tidak dibayarkan sama sekali.
Ketua AJI Jakarta Asnil Bambani menjelaskan ketentuan mengenai THR telah diatur
dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dan Permenaker Nomor 6
Tahun 2016 Tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Aturan itu menyebutkan setiap pengusaha memiliki kewajiban untuk membayarkan
THR keagamaan kepada para pekerja, khususnya bagi yang telah mempunyai masa
kerja satu bulan atau lebih. Namun, praktiknya tidak sesuai dengan ketentuan PP
78/2015 dan Permenaker 6/2016.
"Banyak perusahaan yang kerap menjadikan situasi pandemi sebagai alasan untuk
memotong, menunda dan bahkan memutuskan untuk tidak membayarkan THR
keagamaan kepada pekerja secara sepihak," ujarnya.
AJI Jakarta dan LBH Pers menilai pemotongan atau penundaan pembayaran THR
dengan dalih pandemi Covid-19 tidaklah tepat. Hal itu tetap harus dianggap sebagai
keterlambatan pembayaran atau tidak melakukan pembayaran THR.
Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin menjelaskan Pasal 7 ayat (2) PP 78/2015
menyebutkan THR wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya
keagamaan. Pengusaha yang tidak membayar THR pada waktu yang ditentukan
harus membayar denda 5 persen dari total THR. Hal itu diatur pada Pasal 56.
Page 44 of 117.
