Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 MEI 2020
P. 46
Dia mengatakan perusahaan yang tidak membayar THR pekerja dapat dikenakan
sanksi administrasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 59 ayat (1) PP
Pengupahan.
Jenis sanksi administrasi itu antara lain berupa teguran tertulis, pembatasan
kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan
bahkan hingga pembekuan kegiatan usaha.
"Data Posko Pengaduan AJI Jakarta dan LBH Pers mencatat dari total 89 pengaduan
yang masuk, jenis pengaduan yang murni hanya terkait persoalan pembayaran THR
ada 4 orang," kata Ade.
Namun jenis persoalan ketenagakerjaan lainnya berkelindan dengan persoalan
pembayaran THR yang muncul pada momentum tenggat pembayaran H-7. Antara
lain PHK 31 orang, mutasi 1 orang, dirumahkan dengan pemotongan gaji 36 orang,
pemotongan dengan penundaan gaji 13 orang, tidak digaji sepenuhnya 3 orang,
dan kontrak kerja tidak jelas 1 orang.
Persoalan ketenagakerjaan itu terjadi di 17 perusahaan media. Ade mengatakan
dilihat dari jenis perusahaan media yang dilaporkan, media televisi paling banyak
mengalami persoalan ketenagakerjaan, yakni sejumlah 42 pengaduan.
Sementara berdasarkan survei Nielsen Indonesia, pandemi menyebabkan
kepemirsaan televisi semakin bertambah. Hal ini menyebabkan belanja iklan kembali
meningkat sejak awal Mei, meski sempat melemah sebulan pada April.
"Hal ini menjadi ironi, karena laporan terbanyak justru dari media televisi," ujarnya.
Platform media terbanyak kedua yang memiliki persoalan ketenagakerjaan adalah
media siber, yakni 30 pengaduan. Selanjutnya, media cetak sejumlah 10 pengaduan
dan media radio sejumlah 5 pengaduan. Sementara pengaduan yang lain berasal
dari perusahaan non-media.
"Atas situasi tersebut, AJI Jakarta dan LBH Pers mendesak perusahaan media
membayar THR keagamaan kepada para pekerja sesuai dengan jumlah dan waktu
pembayaran sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan," kata
Asnil.
Selain itu, mereka juga mendesak perusahaan memenuhi hak-hak ketenagakerjaan
para pekerja selama masa pandemi. Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja
dan struktur kedinasan di bawahnya juga didesak untuk memastikan pengusaha
membayar THR pekerjanya.
"Bagi perusahaan yang melanggar dan tidak memiliki itikad baik maka pemerintah
tidak boleh ragu untuk menerapkan sanksi sebagaimana diatur pada PP
Pengupahan," ujar Ade.
Page 45 of 117.
