Page 178 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JUNI 2019
P. 178
Pertama, New comer (calon pekerja migran Indonesia yang tidak memiliki
pengalaman magang di Jepang dan berangkat bekerja ke Jepang dari Indonesia).
Kedua, Ex-TIT in Indonesia (calon pekerja migran Indonesia yang memiliki
pengalaman magang/Technical Intern Trainee (TIT) di Jepang dan berangkat
bekerja ke Jepang dari Indonesia). Ketiga, Ex-TIT in Japan (calon pekerja migran
Indonesia yang telah menyelesaikan program magang di Jepang dan melanjutkan
bekerja di Jepang). Keempat, Student (calon pekerja migran Indonesia yang telah
menyelesaikan pendidikan formal di Jepang dan melanjutkan bekerja di Jepang).
"Pemerintah Jepang telah membuka peluang bagi negara-negara berkembang,
termasuk Indonesia untuk mengirimkan tenaga kerja mudanya mengikuti program
pemagangan di perusahaan-perusahaan Jepang. Hingga bulan Mei 2019, Indonesia
telah memberangkatkan 81.302 orang peserta," kata Maruli.
Dalam rangka memberikan perlindungan kepada peserta pemagangan WNA di
Jepang, parlemen Jepang telah menetapkan Act No.89 Tahun 2016 on Proper
Technical Intern Training and Protection of Technical Trainees (Act on TITP) ada
tanggal 28 2016 dan diberlakukan mulai 1 November 2017 lalu.
Adapun lima poin penting dalam draft MoC, kata Maruli, pertama yaitu penunjukkan
contact point dari masing-masing pmerintah dalam penyelenggaraan pemagangan
bagi peserta asal Indinesia di Jepang. Contact point pihak Jepang adalah OTT, MOJ,
MHLW.
"Sedangkan pihak Indonesia adalah Direktorat Bina Pemagangan, Ditjen Binalattas
Kemnaker," ujar Maruli.
Point kedua, lanjut Maruli, ketentuan yang tertuang dalam draft MoC tetap
mempertahankan peraturan perundangan yang berlaku di masing-masing negara.
Ketiga, Kemnaker berkewajiban untuk mengirimkan informasi dan daftar lembaga
pengirim yang memenuhi persyaratan dan sudah memiliki izin.
Keempat, pihak Kementerian di Jepang berkewajiban masing-masing bertanggung
jawab untuk mengawasi lembaga pengirim/penerima di wilayah negara masing-
masing. Kelima, Kemnaker dan pihak Kementerian di Jepang masing-masing
bertanggung jawab untuk mengawasi lembaga pengirim/penerima di wilayah negara
masing-masing.
Page 177 of 185.
