Page 65 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JUNI 2019

Piter bertutur, Khusnul baru saja keluar dari penjara Malaysia. Sebulan ia mendekam
di sana, bersama anak semata wayangnya. "Paspornya habis dan kena overstay,''
jelasnya. Semula, dia dan suaminya bekeija di perkebunan sayur di Malaysia. Begitu
papspor habis, dia mengurus permit (izin kerja) namun ternyata gagal.

Sementara permit suaminya masih berlaku. "Saat itu lagi kerja, tiba-tiba ditangkap

Askar (aparat). Kemudian masuk penjara. Di sana (penjara) banyak orang
Indonesia, Myanmar. Ada yang kena tipu agen, tidak punya job dan dokumen.
Permit palsu juga banyak," ceritanya.

Di penampungan, Khusnul hanya bersama satu TKI lainya. Kasusnya hampir sama.
Di penampungan, ia dan anaknya akan menjalani pemulihan di trauma center.

"Jangan percaya itu. Kalau mau ngurus Permit ya di sini (Indonesia). Itu modus TKI
yang selalu seperti itu tiap tahunnya," ucap Piter. Namun, dirinya merasa heran
dengan pengakuan sejumlah TKI terdeportasi. "Saat ditanya apakah akan balik lagi
ke Malaysia atau tidak, mereka mengaku ingin balik lagi. Seakan mereka sudah tahu
ejalan-jalan masuknya," jelasnya.

Pengakuan TKI ilegal tak jera itu sepertinya benar. Hal itu terlihat dari jumlah TKI

terdeportasi yang besar tiap tahunnya. Pada 2016, lima provinsi dengan TKI ilegal
terdeportasi dan KPO tertinggi yakni Jatim (3.095 orang), Sumut (2.412 orang), N
AD (2.409 orang), NTB (2.236 orang), Jateng (675 orang). Sementara pada 2018,
posisi Jateng naik satu peringkat di bawah Jatim (3.810 orang), NTB (1.875 orang)
dan Sumut (1.611 orang).

Koordinator Penampungan Rumah Penampungan WNI Migran KPO Tanjungpinang,
Gaos Sudin menjelaskan, mekanisme di rumah penampungan. Begitu memperoleh
informasi, pihaknya menurunkan satgas. Begitu TKI tiba maka dilakukan trauma
healitig. Jika kondisi sudah baik maka dilakukan pemulangan. Namun pihaknya

mengalami kendala jika TKI tersebut sakit atau meninggal. "Sekitar 70 persen TKI
yang masuk dalam kondisi sakit. Ada yang kritis, seperti gila, AIDS. Kami terkendala
jika mereka sakit karena tak terakomodir BPJS Kesehatan di sini," kata Gaos.

Kepala Disnakertrans Jateng, Wika Bintang mengatakan, pekerja migran yang
disebut ilegal bisa jadi memang berangkat dengan dokumen tak lengkap atau malah
tak berdokumen. Namun ada juga yang saat berangkat legal tapi setelah di luar
negeri pindah lokasi kerja atau majikan dan di sana di sebut ilegal. Maka TKI harus
berhati-hati dan memahami aturan yang berlaku.

Page 64 of 185.