Page 66 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JUNI 2019
P. 66
Pekerja migran juga harus memahami regulasi soal pemulangan TKI ilegal yang
dideportasi. Lantaran saat ini Malaysia tak lagi membiayai pemulangan. "Mereka ini
kan berangkat tak prosedural, tak pamit, jadi berangkat sak karepe dewe. Kami
akan lebih fokus pada sosialisasi. Agar mereka paham kodisi saat ini. Apalagi ada
perubahan regulasi seperti itu," kata Wika.
Selanjutnya masih ada kesulitan regulasi perihal penanganan TKI yang sakit saat di
penampungan Kepri. Menurutnya, hal itu hams ditangani pemerintah daerah asal
lantaran Pemprov Kepri tak bisa mengalokasikan anggaran. Berbeda jika TKI
tersebut sudah dipulangkan dan sampai di Jateng, maka Pemprov Jateng telah
menganggarkan dana pemulangan ke rumah, biaya makan, dan diberi uang
transport.
"Kami diminta membuat kesepakatan antara Pemprov Kepri dan Jateng untuk hal-
hal yang berkaitan dengan pemulangan. Sebenarnya sudah ada satgas pemulangan
namun sepertinya belum berjalan sesuai harapan. Ke depan perlu dibicarakan lebih
detail lagi," imbuhnya.
Wakil Ketua DPRD Jateng, Ahmadi, yang juga hadir di lokasi meminta ada solusi
atas persoalan tersebut. Hal itu dibutuhkan untuk menyelematkan TKI dan mebawa
kembali ke Jateng. Meskipun saat itu mereka berstatus ilegal. Selanjurnya pihaknya
diminta menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuannya
mengurangi TKI ilegal.
Jika masyarakat ingin bekerja ke luar negeri maka harus menggunakan agen resmi
dan memiliki dokumen resmi pula. (H81-64)
Page 65 of 185.
