Page 39 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 MARET 2020
P. 39
Oleh karena itu, GEBRAK mendesak pemerintah memberikan jaminan agar tidak ada
PHK selama krisis Covid-19.
Pemotongan Upah Ironisnya, pemerintah justru melindungi pengusaha dengan
membuka peluang terjadinya pemotongan upah lewat Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang
Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan
dan Penanggulangan Covid-19. Surat edaran itu mengizinkan adanya perubahan
besaran dan waktu pembayaran upah sesuai kesepakatan antara pengusaha dan
pekerja/buruh. Namun kenyataannya hanya berdasarkan keputusan pengusaha.
Buruh kembali dikorbankan dalam menanggung dampak perlambatan ekonomi.
Padahal berbagai stimulus dan kemudahan telah diberikan oleh pemerintah kepada
pengusaha sejak Paket Kebijakan Ekonomi 2015, keringanan pajak hingga stimulus
ekonomi dalam masa krisis Covid-19.
"Semua kebijakan hanya memberikan manfaat bagi pengusaha namun tidak
memberi manfaat bagi kaum buruh," ujar Ilham.
Oleh karena itu, GEBRAK mendesak Kementerian Ketenagakerjaan mencabut Surat
Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020
tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka
Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 yang merugikan buruh dan
bertentangan dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Sementara itu, di tengah wabah virus corona banyak pekerja lepas yang diupah
harian kehilangan pekerjaan.
Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) hingga 25
Maret, tercatat ada lebih dari 110 pekerja lepas yang kehilangan pekerjaan akibat
krisis Covid-19 ini. Mereka dalam kondisi sulit karena tetap harus membayar tagihan
dan kebutuhan pokok sementara tidak ada pekerjaan.
"Para pekerja lepas berharap ada kebijakan yang membela mereka dalam kondisi
krisis ini," ungkap Ketua Pengurus Harian SINDIKASI Ellena Ekarahendy.
Oleh karena itu, GEBRAK mendesak pemerintah agar mengeluarkan kebijakan
insentif untuk mengurangi beban pekerja harian, berpenghasilan rendah, dan
korban PHK. Insentif tersebut dapat berupa pembebasan tagihan listrik, gas, air
bersih, iuran BPJS Kesehatan, iuran BPJS Ketenagakerjaan, relaksasi kredit
pemilikan rumah (KPR), dan kredit pemilik kendaraan..
Page 38 of 107.
