Page 38 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 MARET 2020
P. 38
Title GEBRAK SERUKAN #LOCKDOWNPABRIK DEMI LINDUNGI NYAWA BURUH
Media Name suara.com
Pub. Date 30 Maret 2020
https://www.suara.com/news/2020/03/30/105523/gebrak-serukan-lockdownpa brik-
Page/URL
demi-lindungi-nyawa-buruh
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Gerakan Buruh bersama Rakyat (GEBRAK) mendesak pemerintah untuk menegur
perusahaan yang memaksa buruhnya bekerja tanpa dilengkapi alat pelindung diri
supaya tak terinfeksi Covid-19 . Kekinian masih banyak pabrik yang mengabaikan
keselamatan buruh-buruhnya di tengah pandemi virus corona .
"Sampai sekarang kami melihat tidak ada tindakan dari pemerintah terhadap
perusahaan-perusahaan yang mengabaikan keselamatan buruhnya," kata Ketua
Umum Konfederasi Aliansi Buruh Seluruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos dalam
keterangan tertulisnya, Senin (30/3/2020).
GEBRAK menyerukan kepada seluruh buruh agar melakukan tekanan kepada
perusahaan agar mengurangi proses produksi untuk mengurangi resiko penularan
Covid-19 dengan tetap membayar penuh hak buruh. Sementara bagi perusahaan
sektor strategis dan esensial, harus ada jaminan buruh dipekerjakan dengan
menjalani protokol kesehatan secara ketat demi melindungi kesehatan para buruh
seperti alat pelindung diri, hand sanitizer, management physical distancing,
perbaikan gizi, vitamin, serta pemberian insentif tambahan.
"Jika proses produksi tetap berjalan tanpa ada perlindungan kesehatan, GEBRAK
menyerukan kepada seluruh buruh agar melakukan #LockdownPabrik sesegera
mungkin," ujarnya.
Gelombang PHK Akibat Pandemi Corona Sektor industri padat karya yang
berorientasi ekspor seperti garmen, tekstil dan alas kaki mulai melakukan PHK
(pemutusan hubungan kerja) seiring dengan menurunnya permintaan dari negara
megara Eropa dan Amerika. Begitu juga di sektor-sektor industri lainnya. Namun,
hingga saat ini tidak ada kebijakan pemerintah yang menjamin kelas buruh
Indonesia terhindar dari ancaman kehilangan pekerjaan.
Insentif-insentif ekonomi yang diberikan tidak menghentikan gelombang PHK yang
terjadi.
"Sementara skema insentif lewat Kartu Prakerja juga diragukan efektifitasnya
mengingat dampak pekerja kena PHK akan jauh lebih besar dari cakupan bantuan
ini," jelas Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Seluruh Indonesia (KPBI)
Ilhamsyah.
Page 37 of 107.
