Page 479 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021

Judul Bertemu Buruh, Ridwan Kamil Bahas Nasib Pekerja di Atas 1 Tahun
Nama Media rmoljabar.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.rmoljabar.id/bertemu-buruh-ridwan-kamil-bahas-nasib-
pekerja-di-atas-1-tahun
Jurnalis Rizal Fadillah
Tanggal 2021-12-24 09:28:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Tadi saya terima perwakilan buruhnya, saya
sampaikan bahwa kepala daerah, bupati, gubernur di luar DKI tidak punya kewenangan untuk
mengubah UMK. Karena rumusnya ditentukan dari pusat termasuk kalau ada upaya-upaya yang
berbeda itu ada penegasan dari Mendagri tidak boleh dilakukan karena tidak ada
kewenangannya

neutral - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Tapi kepada buruh saya sampaikan UMK/UMP
adalah untuk pekerja yang belum satu tahun, kalau yang sudah lewat satu tahun itu masih
kosong regulasinya

negative - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Sehingga saya mengajak diskusi agar buruh
fokusnya pada cara menghitung upah setelah satu tahun sehingga mayoritasnya akan
mendapatkan keadilan yang lebih baik dibandingkan jika sekarang meminta kita melakukan yang
tidak sesuai kewenangan. Karena tugas gubernur itu hanya menetapkan tidak mengoreksi

Ringkasan

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bertemu serikat pekerja guna mendengar keluhan sekaligus
memberikan solusi kepada para buruh terkait dengan kenaikan upah minimum kota/kabupaten
(UMK). Menurut Ridwan Kamil, dirinya tidak memiliki kewenangan untuk mengubah UMK karena
hanya Pemerintah Pusat yang bisa menentukan mekanisme perhitungan UMK.

BERTEMU BURUH, RIDWAN KAMIL BAHAS NASIB PEKERJA DI ATAS 1 TAHUN

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bertemu serikat pekerja guna mendengar keluhan sekaligus
memberikan solusi kepada para buruh terkait dengan kenaikan upah minimum kota/kabupaten
(UMK).
Menurut Ridwan Kamil, dirinya tidak memiliki kewenangan untuk mengubah UMK karena hanya
Pemerintah Pusat yang bisa menentukan mekanisme perhitungan UMK.

478