Page 163 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021

"Atas dasar itu, berbagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang telah ada saat ini, termasuk
pengaturan tentang pengupahan masih tetap berlaku," ujar Menaker Ida melaui siaran pers biro
humas Kemnaker, Kamis (2/12/2021).

Menaker Ida mengatakan bahwa peraturan pelaksanaan klaster ketenagakerjaan yang menjadi
mandat UU Cipta Kerja telah selesai dan diterbitkan sebelum putusan MK diumumkan. Alhasil,
proses pengambilan kebijakan ketenagakerjaan saat ini harus tunduk pada aturan tersebut, tidak
terkecuali mengenai pengupahan.

"Saya kembali meminta kepada semua pihak, khususnya para kepala daerah untuk mengikuti
ketentuan pengupahan sebagaimana diatur dalam PP No. 36 Tahun 2021. Saya juga
mengingatkan bahwa dalam PP itu tidak hanya mengatur tentang UM (upah minimum) saja,
tetapi juga terkandung aturan struktur dan skala upah yang harus diimplementasikan oleh
pengusaha," tegas Menaker Ida.

Lebih lanjut Menaker Ida menambahkan terkait dengan UM sendiri merupakan instrumen jaring
pengaman bagi pekerja atau buruh yang tidak boleh dibayarkan upah atau gajinya di bawah nilai
UM yang berlaku pada satu wilayah. UM juga hanya berlaku bagi pekerja atau buruh dengan
masa kerja maksimal 12 bulan.

Dalam pelaksanannya, UM tingkat provinsi atau UMP ditetapkan oleh gubernur setiap tahunnya.
Gubernur juga dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dengan catatan rata-
rata pertumbuhan ekonomi kabupaten atau kota dalam tiga tahun terakhir, lebih tinggi dari rata-
rata pertumbuhan ekonomi provinsi, atau nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi kabupaten
atau kota yang bersangkutan selama tiga tahun terakhir selalu positif dan lebih tinggi dari
provinsi.

Penjelasan Menaker soal upah itu terkait dengan surat yang dikirimkan oleh kepala daerah,
terutama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pada 22 November lalu. Anies mengirimkan
surat kepada Menaker untuk meninjau ulang penetapan UMP 2022.

162