Page 159 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021
P. 159
Gubernur dapat meminta pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi dalam penetapan ini. UMK
tersebut ditetapkan setelah UMP ditetapkan dan harus lebih tinggi dari UMP. Jika syarat tidak
terpenuhi, maka gubernur tidak dapat menetapkan UMK.
"Formula UMP dan UMK pada PP 36 tahun 2021 ditujukan agar kesenjangan upah minimum
antar-wilayah, baik antar-provinsi maupun antar-kabupaten/kota tidak semakin melebar,"
demikian Ida Fauziyah.
Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan melihat ada ketidaksesuaian dan tidak terpenuhinya
rasa keadilan antara formula penetapan upah minimum provinsi (UMP) dari Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan kondisi di lapangan.
Berdasarkan formula dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, kenaikan UMP di DKI
Jakarta tahun 2022 hanya sebesar Rp 37.749 menjadi Rp4.453.935/bulan.
Atas dasar hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengirimkan surat kepada
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ida Fauziyah, untuk meninjau kembali Formula
penetapan UMP.
"Kenaikan yang hanya sebesar Rp 38 ribu ini dirasa amat jauh dari layak dan tidak memenuhi
asas keadilan," kata Anies seperti dikutip redaksi, Senin (29/11).
Berkenan hal tersebut, Anies mengusulkan dan mengharapkan Menteri Ketenagakerjaan untuk
dapat meninjau kembali formula penetapan UMP sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan agar dapat memenuhi asas keadilan
dan hubungan industrial yang harmonis.
"Sehingga kesejahteraan pekerja/buruh dapat terwujud," sambung mantan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan itu. [] Anies pun mengingatkan DKI Jakarta merupakan satu-satunya provinsi
yang tidak memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota sehingga Upah Minimum Provinsi menjadi
ketetapan final yang berlaku di semua wilayah kota/kabupaten.
Sementara belum ada formula penetapan UMP yang baru, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
sedang melakukan kaji ulang penghitungan UMP tahun 2022 dan pembahasan kembali dengan
semua stakeholder untuk menyempurnakan dan merevisi Keputusan Gubernur dimaksud agar
prinsip keadilan bisa dirasakan.
158
