Page 158 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021

ANIES MINTA FORMULA UPAH MINIMUM 2022 DIKAJI ULANG, INI JAWABAN
MENAKER IDA
Polemik terkait aturan upah minimum di tahun 2022 direspons Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah. Hal ini sekaligus menjawab surat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
yang menilai kenaikan UMP di ibu kota cuma Rp 38 ribu jauh dari layak.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Undang-undang Cipta Kerja cacat
formal. MK memberikan pemerintah waktu selama dua tahun untuk merevisi undang-undang
sapu jagat tersebut.

Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tentang Pengupahan, merupakan aturan turunan
dari UU Cipta Kerja. Lantaran undang-undang diminta buat direvisi, buruh pun meminta agar
pengaturan pengupahan ini ditinjau kembali.

Serikat buruh kemudian berunjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (29/11), meminta
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatalkan rencana kenaikan upah yang hanya sekitar
Rp 37.000.

Dalam aksi buruh ini, Anies memberikan penjelasan bahwa dirinya terpaksa mengikuti ketentuan
terkait kenaikan upah. Merasa kenaikan tersebut juga terlalu kecil, dia lantas bersurat pada
Menaker Ida Fauziyah.

Sekaligus menjawab surat tersebut, Ida menegaskan lagi seluruh materi dan substansi serta
aturan UU Cipta Kerja sepenuhnya tetap berlaku tanpa satu pasal pun yang dibatalkan MK.

"Atas dasar itu, berbagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang telah ada saat ini, termasuk
pengaturan pengupahan masih tetap berlaku," kata Ida dalam keterangan resminya, Kamis
(2/12).
Ida juga mengatakan, peraturan turunan klaster ketenagakerjaan juga telah rampung jauh
sebelum putusan MK diterbitkan, sehingga aturan pengupahan yang dilaksanakan kepala daerah
juga tetap mengacu pada aturan yang sudah berlaku.

"Saya kembali meminta kepada semua pihak khususnya para kepala daerah untuk mengikuti
ketentuan pengupahan sebagaimana diatur dalam PP 36 tahun 2021. Saya juga mengingatkan
bahwa dalam PP tersebut tidak hanya mengatur tentang upah minimum saja, tetapi juga
terkandung aturan struktur dan skala upah yang harus diimplementasikan oleh pengusaha," kata
Ida.

Ida menjelaskan bahwa upah minimum sendiri berlaku hanya bagi pekerja dengan masa kerja
maksimal 12 bulan. Ini supaya menjadi jaring pengaman memastikan upah tidak dibayarkan di
bawah standar upah minimum.
Selanjutnya dalam pelaksanaannya, upah minimum tingkat provinsi atau UMP ditetapkan oleh
Gubernur tiap tahun.

Gubernur juga dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dengan catatan rata-
rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dalam 3 tahun terakhir, lebih tinggi dari rata-rata
pertumbuhan ekonomi provinsi, atau nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi
kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 tahun terakhir selalu positif dan lebih tinggi dari
provinsi.

157