Page 168 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021
P. 168

UMK BULUNGAN 2022 NAIK RP 17 RIBU

              Upah  Minimum  Kabupaten  (UMK)  Bulungan  2022  naik  sebesar  Rp17.148,60.  Besaran  UMK
              Bulungan ditetapkan Rp3.126.462,60 naik dari tahun lalu sebesar Rp3.109.314.

              Kepala  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  (Disnakertrans)  Bulungan  H  Agus  Nurdiansyah
              menjelaskan  penyusunan  UMK  dihitung  berdasarkan  data  inflasi  atau  pertumbuhan  ekonomi
              yang dirilis oleh badan pusat statistik (BPS).

              Sementara, terkait tuntutan buruh, agar menaikan UMK sebesar 10 persen, Disnakertrans tetap
              mengikuti regulasi yang ada. Artinya, sudah tidak bisa diubah lagi.

              "Kalau terkait kebijakan. Iya, mungkin dari Bapak Bupati atau Bapak Gubernur. Kalau kami di
              atas 10 persen siap saja. Tetapi, tetap ada regulasi yang mengatur hal itu. Jadi, tidak bisa diubah
              lagi," ungkap Agus.
              Menurutnya, jika pertumbuhan ekonomi maupun inflasi meningkat, secara otomatis UMK juga
              akan naik.

              Sejauh  ini,  untuk  kondisi  tahun  berjalan  pertumbuhan  ekonomi  Bulungan  hanya  naik  0,97
              persen. "Artinya, tidak sampai 1 persen. Hal ini karena dampak dari pandemi Covid-19 yang
              melanda daerah ini," katanya.

              Sementara,  Ketua  Dewan  Pengurus  Cabang  Serikat  Buruh  Sejahtera  Indonesia  (DPC  SBSI)
              Bulungan Agustinus mengaku, pihaknya belum menyatakan sikap atas penetapan UMK tersebut
              karena belum ada keputusan secara resmi dalam bentuk surat keputusan (SK) bupati.

              "Kami dari serikat buruh masih berharap ada kebijakan dari bupati untuk menaikkan nilai UMK
              sebesar 10 persen atau Rp300 ribu dari nilai yang ada sekarang ini," bebernya.

              Regulasi terkait penetapan UMK, menurutnya, masih ada yang tertinggal atau belum disesuaikan
              sejak 2016 lalu. Hal ini tak terungkap, karena pihaknya tak dilibatkan lagi sebagai bagian dewan
              pengupahan.

              Selain itu, dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015. Survei komponen
              hidup layak (KHL) tidak lagi digunakan. Tetapi, hasil UMK berjalan digunakan dalam pembagi.
              "Harusnya, kita hanya selisih Rp100 ribu saja dengan Tarakan," imbuhnya.
              Jika pun nantinya tidak ada kebijakan dari Bupati, menaikkan nilai UMK, pihaknya akan segera
              mengambil  sikap.  "Kita  akan  rapatkan,  pastinya  untuk  kesejahteraan  buruh,  akan  kita
              perjuangkan," tuturnya. (*).






















                                                           167
   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173