Page 173 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021
P. 173

Judul               KSBSI Kalbar Desak Perbaiki Undang-undang Cipta Kerja
                Nama Media          rri.co.id
                Newstrend           UU Cipta Kerja
                Halaman/URL         https://rri.co.id/pontianak/sosial/1279568/ksbsi-kalbar-desak-perbaiki-
                                    undang-undang-cipta-kerja
                Jurnalis            Kurnia Santosa
                Tanggal             2021-12-02 20:08:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 10.000.000
                News Value          Rp 30.000.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              neutral  -  Suherman  (Ketua  KSBSI  Provinsi  Kalbar)  Tuntutan  mendesak  untuk  melakukan
              perbaikan itu disampaikan untuk pemerintah pusat, termasuk gubernur

              positive - Suherman (Ketua KSBSI Provinsi Kalbar) Lakukan perbaikan dengan transparan kepada
              publik, termasuk KSBSI sebagai stakeholder klaster ketenagakerjaan

              neutral  -  Suherman  (Ketua  KSBSI  Provinsi  Kalbar)  Sebagaimana  dahulu  dalam  proses
              pembentukan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

              neutral  -  Suherman  (Ketua  KSBSI  Provinsi  Kalbar)  Dalam  hal  ini  para  Gubernur  jangan
              menerbitkan peraturan/keputusan untuk menetapkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota
              (UMK) tahun 2022 berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, melainkan harus
              berdasarkan PP No. 78/2015 tentang Pengupahan, sehingga terhindar dari gugatan di PTUN

              neutral - Suherman (Ketua KSBSI Provinsi Kalbar) Setidaknya Bab IV Klaster Ketenagakerjaan
              UU  Ciker,  serta  semua  peraturan  turunannya  ditangguhkan  pelaksanaannya  sampai  selesai
              perbaikan  UU  Ciker,  dan  menyatakan  memberlakukan  semua  pasal-pasal  yang  dihapus  dan
              diubah dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan


              Ringkasan

              Konfederasi  Serikat  Buruh  Seluruh  Indonesia  (KSBSI)  Provinsi  Kalbar  mendesak  pemerintah
              memperbaiki  Undang-undang  Cipta  Kerja  serta  transparan  kepada  publik.  Desakan  tersebut,
              merespon keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-undang Nomor 11
              Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  inkonstitusional  bersyarat.  Ketua  KSBSI  Provinsi  Kalbar
              Suherman mengatakan, ada sepuluh tuntutan yang disuarakan KSBSI bersama sepuluh federasi
              serikat buruh afiliasi serta dua badan sayapnya.




                                                           172
   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178