Page 196 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021
P. 196

No.  B-M/383/HI.01.00/XI/2021  tanggal  9  November  2021  tentang  Penyampaian  Data
              Perekonomian dan Ketenagakerjaan Dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022.
              Ganjar menegaskan bahwa upah minimum adalah batas terendah upah bagi pekerja dengan
              masa kerja kurang satu tahun.

              Sedangkan bagi pekerja diatas 1 tahun atau lebih melalui penghitungan Struktur dan Skala Upah
              (SUSU) dengan memerhatikan minimal inflasi sebesar 1,28% dan laju pertumbuhan ekonomi
              sebesar 0,97%.

              Sebagai simulasi penerapan SUSU di Kota Semarang bagi pekerja dengan masa kerja > 1
              tahun minimal penambahan upahnya Rp 63.787,98 dan di Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp
              40.946,29.

              "Ketetapan tentang kewajiban perusahaan membuat struktur skala upah kita cantumkan dalam
              SK agar menjadi perhatian semuanya," ujar Ganjar dari keterangan tertulisnya, Rabu 1 Desember
              2021.

              Ganjar menegaskan bahwa untuk perusahaan-perusahaan yang tidak terdampak pandemi Covid-
              19 tentunya kenaikannnya diatas angka tersebut.

              "Beberapa perusahaan besar telah menyatakan kesanggupan untuk memberikan kenaikan upah
              lebih dari 10% bahkan 15%," katanya.

              Untuk memberikan kepastian besaran upah bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun,
              Pemprov Jateng hari ini juga mengeluarkan Surat Edaran No. 561/0016770 tentang Struktur dan
              Skala  Upah  di  Perusahaan  Tahun  2022  ditujukan  kepada  bupati/walikota  dan  pimpinan
              perusahaan se Jawa Tengah.

              Surat edaran ini dimaksudkan memberikan kepastian hukum bagi pekerja/buruh dengan masa
              kerja 1 (satu) tahun atau lebih.

              Dalam SE tersebut terdapat instruksi agar bupati/walikota memastikan perusahaan menyusun
              SUSU dengan menugaskan dinas tenaga kerja melakukan pendampingan dan pemantauan.

              Sedangkan kepada pengusaha diwajibkan menyampaikan hasil penyusunan SUSU kepada Dinas
              Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Provinsi  Jawa  Tengah  melalui  dinas  yang  membidangi
              ketenagakerjaan Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 31 Desember 2021 dalam bentuk surat
              pernyataan.

              "Pekerja yang baru masuk bekerja tentunya akan menerima upah yang besarannya berbeda
              dengan pekerja yang sudah bekerja bertahun-tahun, hal ini untuk memberikan rasa keadilan
              bagi pekerja sekaligus penghargaan atas pengabdian dari para pekerja kepada perusahannya,"
              tegas Ganjar. (ayosemarang)

















                                                           195
   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201