Page 200 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021

tentang Pengupahan yang merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja.
Ia pun meminta kepala daerah untuk mengikuti aturan tersebut sebagaimana yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Atas dasar itu, berbagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang ada saat ini, termasuk
pengaturan tentang pengupahan masih tetap berlaku," ujar Ida.

Menaker mengatakan aturan terkait klaster ketenagakerjaan yang menjadi mandat UU Cipta
Kerja telah diterbitkan sebelum putusan MK diumumkan.

Karena itu, proses pengambilan kebijakan ketenagakerjaan saat ini masih harus mengacu pada
aturan tersebut, begitu juga terkait dengan pengupahan.

"Oleh karenanya, saya kembali meminta kepada semua pihak, khususnya para kepala daerah
untuk mengikuti ketentuan pengupahan sebagaimana diatur dalam PP 36/2021. Saya juga
mengingatkan bahwa dalam PP tersebut tidak hanya mengatur tentang UM saja, tetapi juga
terkandung aturan struktur dan skala upah yang harus diimplementasikan oleh pengusaha", ujar
Ida.

Formula dari Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
berdasarkan PP No.36 Tahun 2021, kata Ida, ditujukan agar kesenjangan upah antar-wilayah
tidak semakin melebar.
"Kita optimistis dengan mengatasi jurang kesenjangan ini, daya saing akan terungkit, iklim
investasi dan dunia usaha kian bergairah yang berdampak pada penciptaan dan perluasan
kesempatan kerja. Ujungnya, tentu kembali pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata
Ida.
Sebelumnya sejumlah organisasi buruh menuntut agar para kepala daerah untuk membatalkan
penetapan UMP dan UMK 2022 yang dinilai merugikan mereka.

Adapun UMP dan UMK yang ditetapkan mengacu pada PP No. 36 Tahun 2021 tentang
pengupahan. PP tersebut merupakan peraturan turunan dari UU Cipta Kerja.

199