Page 198 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021
P. 198

Kemnaker  menjelaskan  BSU  juga  diberikan  untuk  pekerja  di  wilayah  yang  memiliki  upah
              minimum di atas Rp3,5 juta per bulan. Adapun wilayah yang dimaksud meliputi DKI Jakarta,
              Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, dan Papua.

              Sebelumnya,  perluasan  BSU  juga  disampaikan  oleh  Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah.
              Perluasan  diberikan karena  masih  ada  anggaran  sisa  yang  tak  terpakai.  Ida  menyebut  telah
              menerima 8.283.364 data calon penerima BLT BSU dari BPJS Ketenagakerjaan.

              "Data tersebut sudah mencakup penerima BSU melalui skema perluasan sebanyak 517.120 calon
              penerima," ujar Ida melalui keterangan resmi, Kamis (25/11).

              Kendati begitu, Ida mengatakan data ini masih perlu diverifikasi lebih lanjut. Verifikasi untuk
              melihat apakah calon penerima BSU telah tercatat menerima bantuan sosial (bansos) di program
              lain atau tidak.

              Pasalnya, pemerintah tidak bisa memberikan BSU bila calon penerima telah mendapat bansos
              lain, misalnya Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, hingga Banpres
              Produktif Usaha Mikro (BPUM).

              "Saat ini terdapat 392.018 data yang masih memerlukan perbaikan," imbuhnya.

              Lebih  lanjut,  untuk  mengetahui  status  penyaluran  BSU,  masyarakat  dapat  mengunjungi
              bsu.kemnaker.go.id. Kemudian, buat akun pada situs. Selanjutnya, kunjungi menu profile atau
              melalui profile.kemnaker.go.id untuk melihat notifikasi penyaluran BSU.
              Di sisi lain, Ida mencatat realisasi BSU telah diberikan ke 7.163.043 penerima hingga saat ini.
              Pemberian ini sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2021 tentang
              Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  14  Tahun  2020  Tentang
              Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam
              Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).






































                                                           197
   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203