Page 219 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021

waktu lalu. "Dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK, sebagaimana yang
telah disampaikan Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu, seluruh materi dan substansi, serta
aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan oleh MK. Atas dasar
itu, berbagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang telah ada saat ini, termasuk pengaturan
tentang pengupahan masih tetap berlaku,"ujar Ida dalam keterangannya, Kamis (2/12).

MENAKER SEBUT SELURUH ATURAN DI UU CIPTA KERJA TETAP BERLAKU

Jakarta, Gatra.com Menteri ketenagakerjaan (Menaker), Ida fauziyah, mengatakan berbagai
substansi Undang-Undang (UU)Cipta Kerja tetap berlaku meski telah dinyatakkan
inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Ida menyebut hal tersebut selaras dengan
pernyataan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

"Dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK, sebagaimana yang telah
disampaikan Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu, seluruh materi dan substansi, serta
aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan oleh MK. Atas dasar
itu, berbagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang telah ada saat ini, termasuk pengaturan
tentang pengupahan masih tetap berlaku,"ujar Ida dalam keterangannya, Kamis (2/12).

Ida mengatakan bahwa peraturan pelaksanaan klaster ketenagakerjaan yang menjadi mandat
UU Cipta Kerja telah selesai dan diterbitkan sebelum putusan MK diumumkan. Alhasil, proses
pengambilan kebijakan ketenagakerjaan saat ini harus tunduk pada aturan tersebut, tidak
terkecuali mengenai pengupahan.

"Oleh karenanya, saya kembali meminta kepada semua pihak, khususnya para kepala daerah
untuk mengikuti ketentuan pengupahan sebagaimana diatur dalam PP 36/2021. Saya juga
mengingatkan bahwa dalam PP tersebut tidak hanya mengatur tentang UM saja, tetapi juga
terkandung aturan struktur dan skala upah yang harus diimplementasikan oleh pengusaha,"
tegas Menaker Ida.

Lebih lanjut Ida menambahkan, soal UM merupakan instrumen jaring pengaman bagi pekerja
atau buruh yang tidak boleh dibayarkan upah atau gajinya di bawah nilai UM yang berlaku pada
satu wilayah. UM juga hanya berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja maksimal 12
bulan.

Dalam pelaksanannya, UM tingkat provinsi atau UMP ditetapkan oleh gubernur setiap tahunnya.
Gubernur juga dapat menetapkan upah minimum kabupaten atau kota (UMK) dengan catatan
rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten atau kota dalam 3 tahun terakhir, lebih tinggi dari
rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi, atau nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi
kabupaten atau kota yang bersangkutan selama 3 tahun terakhir selalu positif dan lebih tinggi
dari provinsi.

Selanjutnya, dalam penetapan UMK, gubernur dapat meminta pertimbangan Dewan Pengupahan
Provinsi. UMK tersebut ditetapkan setelah UMP ditetapkan dan harus lebih tinggi dari UMP. Jika
syarat tidak terpenuhi, maka gubernur tidak dapat menetapkan UMK.

"Formula UMP dan UMK pada PP 36/2021 ditujukan agar kesenjangan upah minimum
antarwilayah, baik antarprovinsi maupun antarkabupaten atau kota tidak semakin melebar. Kita
optimis dengan mengatasi jurang kesenjangan ini, daya saing akan terungkit, iklim investasi dan
dunia usaha kian bergairah yang berdampak pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja.
Ujungnya, tentu kembali pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.

218