Page 215 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021
P. 215

Berdasarkan kacamatanya, pemerintah Provinsi Kepri tidak serius menyelesaikan masalah UMK,
              ia menilai Gubernur Kepri tidak mementingkan kaum buruh.
              "Yang kita sesalkan karena gubernur ingkar janji artinya banyak pembisik-pembisik yang nakal
              yang memberikan bisikan yang tidak benar kepada gubernur kan itu," jelas Suprapto.

              Untuk  itu,  pihaknya  bersama  kaum  buruh  lainnya  akan  menggelar  aksi  lebih  besar  dan
              melakukan mogok kerja selama periode yang ditentukan.

              "Kami lagi konsolidasikan kemungkinan akan ada aksi yang lebih besar. Kemungkinan tanggal 6
              sampai tanggal 10," terang Suprapto.

              UMK Bintan sama sekali tak naik Untuk diketahui, dari hasil rapat Dewan Pengupahan tersebut
              kemudian diputuskan bahwa UMK Kabupaten Bintan sebesar Rp 3.648.714, sama dengan tahun
              2021.
              Dasarnya keputusannya adalah bahwa sesuai dengan pasal 34 Ayat (6) dalam hal Upah Minimum
              Kabupaten/Kota tahun berjalan lebih tinggi dari batas atas Upah Minimum Kabuapten/Kota maka
              Bupati/Walikota harus merekomendasikan kepada gubernur nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota
              tahun berikutnya sama dengan upah minimum Tahun berjalan.

              UMK  Tanjungpinang,  Karimun,  Natuna,  Anambas  Kemudian  untuk  Kota  Tanjungpinang  UMK
              tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp 3.053.619, terjadi penyesuaian sebesar Rp40,608 atau 1,35
              persen dari UMK Tanjungpinang tahun 2021.
              Sedangkan untuk Kabupaten Karimun sebesar Rp 3.348.765, disesuaikan sebesar Rp 12,863,-
              atau 0,39 persen dari UMK tahun 2021.

              Untuk UMK Natuna ditetapkan sebesar Rp 3.125.272,-, disesuaikan sebesar Rp 18,297,- atau
              0,59 persen dari tahun 2021.

              Kabupaten  Anambas  UMK  mengalami  kenaikan  Rp  16,680  atau  0,48  persen  dari  UMK
              sebelumnya dan kini mencapai angka Rp 3.518.249.

              UMK Lingga dan Kota Batam Lalu, untuk UMK Lingga tahun 2022 telah ditetapkan sebesar Rp
              3,050,172,  sesuai  dengan  pasal  33  ayat  (3)  dalam  hal  hasil  perhitungan  Upah  Minimum
              Kabupaten/Kota lebih rendah dari nilai Upah Minimum Provinsi maka Bupati /Walikota tidak dapat
              merekomedasikan Nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota pada Gubernur.

              Dalam perhitungan penyesuaian UMK tahun 2022 untuk 6 kabupaten dan kota tersebut, Pemprov
              Kepri telah melakukan menetapkan pada tanggal 30 November 2021 berdasarkan ketentuan
              Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

              Sedangkan, khusus penetapan Upah Minimum Kota Batam, Gubernur menetapkan pada tanggal
              1 Desember 2021 yakni sebesar Rp 4.186.359.
















                                                           214
   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220