Page 211 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021

MENAKER TEGASKAN ATURAN UPAH MINIMUM TETAP MENGACU UU CIPTA KERJA

Menteri Ketenagakerjaan Ida fauziyah menegaskan, peraturan pelaksanaan klaster
ketenagakerjaan yang menjadi mandat UU Cipta Kerja telah selesai dan diterbitkan sebelum
putusan MK diumumkan. Alhasil, proses pengambilan kebijakan ketenagakerjaan saat ini harus
tunduk pada aturan tersebut, tidak terkecuali mengenai pengupahan.

"Dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK, sebagaimana yang telah
disampaikan Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu, seluruh materi dan substansi serta
aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan oleh MK," kata Ida
fauziyah, Kamis (2/12/2021).

Atas dasar itu, berbagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang telah ada saat ini, termasuk
pengaturan tentang pengupahan masih tetap berlaku.

"Oleh karenanya, saya kembali meminta kepada semua pihak khususnya para Kepala Daerah
untuk mengikuti ketentuan pengupahan sebagaimana diatur dalam PP 36/2021. Saya juga
mengingatkan bahwa dalam PP tersebut tidak hanya mengatur tentang UM saja, tetapi juga
terkandung aturan struktur dan skala upah yang harus diimplementasikan oleh pengusaha,"
tegas Menaker Ida.

Lebih lanjut, terkait dengan UM sendiri merupakan instrumen jaring pengaman bagi
pekerja/buruh yang tidak boleh dibayarkan upah/gajinya di bawah nilai UM yang berlaku pada
satu wilayah. UM juga hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja maksimal 12 bulan.

Dalam pelaksanannya, UM tingkat provinsi atau UMP ditetapkan oleh Gubernur setiap tahunnya.
Gubernur juga dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dengan catatan rata-
rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dalam 3 tahun terakhir, lebih tinggi dari rata-rata
pertumbuhan ekonomi provinsi, atau nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi
kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 tahun terakhir selalu positif dan lebih tinggi dari
provinsi.

Selanjutnya, dalam penetapan UMK, Gubernur dapat meminta pertimbangan Dewan
Pengupahan Provinsi. UMK tersebut ditetapkan setelah UMP ditetapkan dan harus lebih tinggi
dari UMP. Jika syarat tidak terpenuhi, maka Gubernur tidak dapat menetapkan UMK.
"Formula UMP dan UMK pada PP 36/2021 ditujukan agar kesenjangan upah minimum antar
wilayah, baik antar Provinsi maupun antar Kabupaten/Kota tidak semakin melebar. Kita optimis
dengan mengatasi jurang kesenjangan ini, daya saing akan terungkit, iklim investasi dan dunia
usaha kian bergairah yang berdampak pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja.
Ujungnya, tentu kembali pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," jelas Menaker.

Menaker juga menegaskan, mediator hubungan industrial dan pengawas ketenagakerjaan
berkomitmen dalam mengawal pelaksanaan UM 2022 maupun penerapan struktur skala upah
(SUSU) di perusahaan. Mediator akan membantu serta memfasilitasi penyusunan SUSU,
sedangkan Pengawas harus siap melakukan monitoring dan penegakan hukum khususnya di
bidang pengupahan.

"Saya telah menginstruksikan agar Mediator dan Pengawas Ketenagakerjaan untuk siap siaga
membantu dan mengawasi pelaksanaan UM 2022 serta penerapan SUSU. Jika ditemukan
pelanggaran, saya meminta para Kepala Daerah untuk ikut tegas dalam menindaklanjuti hasil
pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan di daerah. Mari kita bersama-sama ciptakan ekosistem
upah yang berkeadilan," pungkas Menaker Ida.

210