Page 251 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021
P. 251
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Undang-undang Cipta Kerja cacat
formal. MK memberikan pemerintah waktu selama dua tahun untuk merevisi undang-undang
sapu jagat ini.
Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tentang Pengupahan, merupakan aturan turunan
dari UU Cipta Kerja. Lantaran undang-undang diminta buat direvisi, buruh pun meminta agar
pengaturan pengupahan ini ditinjau kembali.
Serikat buruh kemudian berunjuk rasa di Balai Kota pada Senin (29/11), meminta Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan membatalkan rencana kenaikan upah yang hanya sekitar Rp 37.000.
Dalam aksi buruh ini, Anies memberikan penjelasan bahwa dirinya terpaksa mengikuti ketentuan
terkait kenaikan upah. Merasa kenaikan tersebut juga terlalu kecil, dia lantas bersurat pada
Menaker Ida Fauziyah.
Sekaligus menjawab surat tersebut, Ida menegaskan lagi seluruh materi dan substansi serta
aturan UU Cipta Kerja sepenuhnya tetap berlaku tanpa satu pasal pun yang dibatalkan MK.
"Atas dasar itu, berbagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang telah ada saat ini, termasuk
pengaturan pengupahan masih tetap berlaku," ujar Ida dalam keterangan resminya, Kamis
(2/12).
Ida juga mengatakan, peraturan turunan klaster ketenagakerjaan juga telah rampung jauh
sebelum putusan MK diterbitkan, sehingga aturan pengupahan yang dilaksanakan kepala daerah
juga tetap mengacu pada aturan yang sudah berlaku.
"Saya kembali meminta kepada semua pihak khususnya para kepala daerah untuk mengikuti
ketentuan pengupahan sebagaimana diatur dalam PP 36 tahun 2021. Saya juga mengingatkan
bahwa dalam PP tersebut tidak hanya mengatur tentang upah minimum saja, tetapi juga
terkandung aturan struktur dan skala upah yang harus diimplementasikan oleh pengusaha,"
tegas Ida.
Ida menjelaskan bahwa upah minimum sendiri berlaku hanya bagi pekerja dengan masa kerja
maksimal 12 bulan. Ini supaya menjadi jaring pengaman memastikan upah tidak dibayarkan di
bawah standar upah minimum.
Selanjutnya dalam pelaksanaannya, upah minimum tingkat provinsi atau UMP ditetapkan oleh
Gubernur tiap tahun. Gubernur juga dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK)
dengan catatan rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dalam 3 tahun terakhir, lebih
tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi, atau nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi
inflasi kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 tahun terakhir selalu positif dan lebih tinggi
dari provinsi.
Gubernur dapat meminta pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi dalam penetapan ini. UMK
tersebut ditetapkan setelah UMP ditetapkan dan harus lebih tinggi dari UMP. Jika syarat tidak
terpenuhi, maka gubernur tidak dapat menetapkan UMK.
"Formula UMP dan UMK pada PP 36 tahun 2021 ditujukan agar kesenjangan upah minimum
antar-wilayah, baik antar-provinsi maupun antar-kabupaten/kota tidak semakin melebar,"
pungkas Menaker Ida Fauziyah.
250
