Page 255 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021

Judul JK Singgung Menteri PKB: Banyak Pihak Kritik Menaker soal Kenaikan
UMR
Nama Media detik.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5837816/jk-singgung-menteri-pkb-
banyak-pihak-kritik-menaker-soal-kenaikan-umr
Jurnalis Yulida Medistiara
Tanggal 2021-12-02 17:57:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Jusuf Kalla (Mantan Wakil Presiden RI) Saya yakin apabila, bagaimana maju, maju.
Kebijakan pemerintah sangat penting, tapi siapa pemerintah itu? Ya antara lain PKB, bagaimana
di DPR Fraksi PKB memberikan satu kebijakan atau undang-undang atau aturan tentang
bagaimana meningkatkan UKM lebih hebat lagi. Bagaimana memberikan potensi-potensi kepada
pengusaha-pengusaha nasional atau pribumi untuk maju lagi. Bagaimana menteri-menteri PKB
yang ada di kabinet mendukung itu

negative - Jusuf Kalla (Mantan Wakil Presiden RI) Sekarang soal UMR lagi dikritik, yang kena
tentu menteri PKB kan, Menteri Tenaga Kerja. Ada benarnya, kalau upah itu di bawah inflasi,
maka berarti pendapatan riilnya menurun. Daya belinya menurun. Dulu rumusan kita adalah
inflasi plus pertumbuhan tinggi, agar buruh-buruh juga menikmati pertumbuhan ekonomi

negative - Jusuf Kalla (Mantan Wakil Presiden RI) Nah, sekarang perumusannya agak lain lagi,
sehingga ada daerah yang kenaikannya hanya Rp 200, ada Rp 1.000, ada seperti itu, ada Rp 10
ribu, Rp 20 ribu. Mungkin ini menyebabkan daya beli para buruh akan lebih menurun

negative - Jusuf Kalla (Mantan Wakil Presiden RI) Sampai di kecamatan sekarang orang membeli
sesuatu hasil pabrik semua dengan minimarket-minimarket, itu tidak ada barang lokal, semuanya
hasil pabrik. Nah, hal-hal itu semua harus dibuatkan kebijakannya lebih baik. Kalau terlalu bebas
minimarket ini, maka merusak usaha-usaha kecil di daerah, yang sebagian besar orang nadhliyin,
karena tadi dikatakan nadhliyin itu terdiri dari petani, buruh, menengah ke bawah. Nah, kita
harus membikin kebijakan-kebijakan itu, dan itu daerah, izinnya daerah

negative - Jusuf Kalla (Mantan Wakil Presiden RI) Itu semuanya menjadi bagian dari
permasalahan-permasalahan yang kiranya menjadi bagian. Jadi PKB harus membawa diri
sebagai bagian dari pemerintah untuk membikin kebijakan-kebijakan seperti itu

254