Page 259 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021

Sweeping buruh yang tak ikut mogok kerja Melalui surat keputusan bersama, untuk
menyukseskan aksi tersebut AB3 tidak akan mempermasalahkan kepada serikat pekerja atau
buruh yang melakukan sweeping di basis basis kami.

"Kami tidak akan menuntut secara perdata atau melaporkan pidana terhadap serikat pekerja dan
serikat buruh yang melakukan sweeping," ujar Intan.

Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional Banten itu juga meminta agar Gubernur Banten segera
merevisi UMK tahun 2022 di seluruh Kabupaten dan Kota dengan besaran kenaikan sebesar 5,4
persen dari UMK tahun 2021.

Seputar penetapan UMK 8 Kabupaten/Kota di Banten Diketahui, Gubernur Banten Wahidin Halim
sudah menetapkan besaran UMK di delapan Kabupaten Kota.

Melakui Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.282-Huk/2021 dan disahkan pada tanggal
30 November 2021 oleh Gubernur Banten.

Dari delapan daerah di Provinsi Banten, tiga wilayah tidak mengalami kenaikan UMK pada tahun
2022.

Ketiganya yakni Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Pandeglang.

Sedangkan lima daerah lainnya yakni Kota Tangsel, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang
dan Kabupaten Lebak naik beragam dari 0,52 persen hingga 1,17 persen.

Kenaikan UMK tertinggi di Kota Tangsel mencapai Rp 50.000.

Berikut daftar besaran UMK Tahun 2022 se-Provinsi Banten :

1. Kabupaten Pandeglang tidak ada kenaikan atau tetap Rp 2.800.292.64.

2. Kabupaten Lebak naik 0,81 persen atau dari Rp 2.751.313.81 menjadi Rp 2.773.590.40.

3. Kabupaten Serang tidak ada kenaikan atau tetap Rp 4.215.180.86.

4. Kabupaten Tangerang tidak ada kenaikan atau tetap Rp 4.230.792.65.

5. Kota Tangerang naik 0,56 persen atau dari Rp 4.262.015.37 menjadi Rp 4.285.798.90.
6. Kota Tangerang Selatan naik 1,17 persen atau dari Rp 4.230.792.65 menjadi Rp 4.280.214.51.

7. Kota Cilegon naik 0,71 persen dari Rp 4.309.772.64 menjadi Rp 4.340.254.18 8. Kota Serang
naik 0,52 persen dari Rp 3.830.549.10 menjadi Rp 3.850.526.18.

258