Page 317 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021
P. 317
Judul UMK 2022 Kab. Bandung Tak Naik, Buruh Ancam Mogok Kerja
Nama Media jabar.idntimes.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://jabar.idntimes.com/news/jabar/aris-darussalam/umk-2022-kab-
bandung-tak-naik-buruh-ancam-mogok-kerja
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-02 16:15:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Gino Sugiawan (Ketua Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia) Langkah kita
akan bergerak terus, tapi kita punya induk organisasi, jadi kawan-kawan Kabupaten Bandung
tinggal menunggu instruksi dari para ketua tingkat Jawa Barat, atau para ketua Nasional
negative - Gino Sugiawan (Ketua Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia) Artinya mau
gimana (langkah selanjutnya), apakah mogok nasional? Tinggal menunggu pimpinan organisasi
yang ada di provinsi maupun yang di tingkat nasional
neutral - Gino Sugiawan (Ketua Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia) Karena
pemerintah masih saja menggunakan PP Nomor 36 tetang formulasi penghitungan UMK, kami
dari kawan-kawan serikat pekerja Kabupaten Bandung kepingin pemerintah memakai PP Nomor
78 Tentang Formulasi UMK
negative - Gino Sugiawan (Ketua Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia) Kalau pun cara
birokrasi sudah kita lakukan, berarti ini jalan terakhir harus turun lagi. Kita harus mogok nasional,
saat ini tinggal menunggu instruksi dari pimpinan organisasi
neutral - Gino Sugiawan (Ketua Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia) Untuk di
Kabupaten Bandung sendiri, baru sekarang tidak ada kenaikan UMK di tahun 2022
positive - Dadang Supriatna (Bupati Bandung) Rekomendasi ini akan diserahkan langsung
kepada pak gubernur, untuk dijadikan bahan pertimbangan dan penetapan keputusan Gubernur
Jabar tentang upah minimum Kabupaten Bandung Tahun 2022
Ringkasan
Sejumlah langkah akan dilakukan buruh di Kabupaten Bandung sebagai bentuk kekecewaan atas
keputusan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang tidak memberikan kenaikan Upah Minimum
Kabupaten (UMK) untuk tahun 2022. Hal itu diungkapkan Ketua Gabungan Serikat Pekerja
316
