Page 318 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021
P. 318
Merdeka Indonesia (Gaspermindo) Kabupaten Bandung, Gino Sugiawan. Ia mengatakan, aksi
besar sebagai protes atas UMK yang tak naik itu akan dilakukan dalam waktu dekat.
UMK 2022 KAB. BANDUNG TAK NAIK, BURUH ANCAM MOGOK KERJA
Kabupaten Bandung, IDN Times - Sejumlah langkah akan dilakukan buruh di Kabupaten Bandung
sebagai bentuk kekecewaan atas keputusan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang tidak
memberikan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk tahun 2022.
Hal itu diungkapkan Ketua Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo)
Kabupaten Bandung, Gino Sugiawan. Ia mengatakan, aksi besar sebagai protes atas UMK yang
tak naik itu akan dilakukan dalam waktu dekat.
"Langkah kita akan bergerak terus, tapi kita punya induk organisasi, jadi kawan-kawan
Kabupaten Bandung tinggal menunggu instruksi dari para ketua tingkat Jawa Barat, atau para
ketua Nasional", ujar Gino saat dihubungi IDN Times, pada Kamis (02/12/2022) siang.
Gino menjelaskan, konsolidasi terus dilakukan untuk merencanakan aksi mogok kerja. Saat ini,
buruh terus melakukan konsoslidasi untuk menyiapkan aksi besar-besaran termasuk rencana
mogok kerja, sebagai bentuk protes atas UMK di Kabupaten Bandung yang telah ditetapkan.
Pertemuan dengan pimpinan antara Serikat Pekerja juga terus dilakukan, untuk sama-sama
menggalang kekuatan. Termasuk koordinasi dengan pimpinan serikat pekerja di tingkat pusat
dan Jawa Barat.
"Artinya mau gimana (langkah selanjutnya), apakah mogok nasional? Tinggal menunggu
pimpinan organisasi yang ada di provinsi maupun yang di tingkat nasional," Kata Gino.
Selain akan melakukan aksi massa dan mogok kerja, serikat pekerja juga akan melakukan
gugatan kepada Gubernur Jawa Barat terkait surat keputusan penetapan UMK 2022.
Gugatan ini ditujukan terkait UMK Kabupaten Bandung yang tidak naik sama sekali untuk tahun
depan.
"Karena pemerintah masih saja menggunakan PP Nomor 36 tetang formulasi penghitungan UMK,
kami dari kawan-kawan serikat pekerja Kabupaten Bandung kepingin pemerintah memakai PP
Nomor 78 Tentang Formulasi UMK," tutur Gino.
Ia pun kembali menegaskan, apabila cara birokrasi sudah dilakukan namun tetap tidak
membuahkan keputusan yang diinginkan buruh, maka serikat akan mengerahkan massa besar-
besaran dan melakukan mogok kerja nasional secara masif.
"Kalau pun cara birokrasi sudah kita lakukan, berarti ini jalan terakhir harus turun lagi. Kita harus
mogok nasional, saat ini tinggal menunggu instruksi dari pimpinan organisasi," ujarnya.
Jika melihat asas keberadilan dan aglomerasi, Gino mengatakan, seharusnya UMK Kabupaten
Bandung mengalami kenaikan. Terlebih semua daerah di Bandung Raya ada kenaikan UMK.
Namun, dalam sejarahnya baru tahun ini di Kabupaten Bandung tidak mengalami kenaikan.
"Untuk di Kabupaten Bandung sendiri, baru sekarang tidak ada kenaikan UMK di tahun 2022,"
katanya.
317
