Page 330 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021
P. 330
Judul Pembahasan Struktur Upah di Kudus Berjalan Alot
Nama Media murianews.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.murianews.com/2021/12/02/256046/pembahasan-
struktur-upah-di-kudus-berjalan-
alot?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=pembahasan-
struktur-upah-di-kudus-berjalan-alot
Jurnalis Anggara Jiwandhana
Tanggal 2021-12-02 15:35:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Rini Kartika Hadi Ahmawati (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan
UKM Kabupaten Kudus) Karena dari daerah hanya melakukan penghitungan berdasarkan inflasi
dan laju pertumbuhan ekonomi, hingga akhirnya didapat nominal tersebut
positive - Rini Kartika Hadi Ahmawati (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan
UKM Kabupaten Kudus) Dari kami mendorong adanya kesepakatan antara perusahaan dan
karyawannya atau bipartit di masing-masing perusahaan
Ringkasan
Pembahasan struktur dan skala upah bagi karyawan dengan masa kerja di atas satu tahun di
Kabupaten Kudus berjalan alot di Dewan Pengupahan, Kamis (2/12/2021). Belum ada
kesepakatan antara pengusaha yang diwakili Apindo dan pekerja yang diwakili KSPSI. Kepala
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus Rini Kartika Hadi
Ahmawati mengatakan, pembahasan memang berjalan cukup alot. Baik dari Apindo, KSPSI, dan
pemerintah daerah memiliki argumen yang berbeda atas skala upah tersebut.
PEMBAHASAN STRUKTUR UPAH DI KUDUS BERJALAN ALOT
MURIANEWS, Kudus - Pembahasan struktur dan skala upah bagi karyawan dengan masa kerja
di atas satu tahun di Kabupaten Kudus berjalan alot di Dewan Pengupahan, Kamis (2/12/2021).
Belum ada kesepakatan antara pengusaha yang diwakili Apindo dan pekerja yang diwakili KSPSI.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus Rini Kartika Hadi
Ahmawati mengatakan, pembahasan memang berjalan cukup alot. Baik dari Apindo, KSPSI, dan
pemerintah daerah memiliki argumen yang berbeda atas skala upah tersebut.
329
