Page 44 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021
P. 44
Judul Emil Mengaku Tak Bisa Berbuat Banyak
Nama Media Galamedia
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg1&11
Jurnalis endan
Tanggal 2021-12-03 06:24:00
Ukuran 82x148mmk
Warna Warna
AD Value Rp 16.400.000
News Value Rp 164.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
UPAH minimum kota/kabupaten (UMK) di Jawa Barat tahun 2022 sudah ditandatangani Gubernur
Jawa Barat, Ridwan Kamil, Selasa (30/11) malam lalu. Namun, keputusan tersebut membuat
buruh kecewa. Menanggai hal itu, Emil sapaan akrabnya menegaskan jika dirinya sebagai kepala
daerah tak bisa berbuat banyak. Sebab, kini penetapan upah diatur dalam Peraturan Pemerintah
(PP) No. 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
EMIL MENGAKU TAK BISA BERBUAT BANYAK
UPAH minimum kota/kabupaten (UMK) di Jawa Barat tahun 2022 sudah ditandatangani Gubernur
Jawa Barat, Ridwan Kamil, Selasa (30/11) malam lalu. Namun, keputusan tersebut membuat
buruh kecewa.
Menanggai hal itu, Emil sapaan akrabnya menegaskan jika dirinya sebagai kepala daerah tak
bisa berbuat banyak. Sebab, kini penetapan upah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.
36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Namun PP 36 tahun 2021 secara substansial mencabut kewenangan kepala daerah dalam
menentukan sendiri upah buruh 2022," kata Emil dalam keterangan yang dirilis melalui akun
Instagramnya, Kamis (2/12).
Dalam unggahannya itu, Emil menegaskan, meski sedang berada di luar kota saat buruh demo,
dirinya sempat menemui perwakilan buruh secara daring. Dia mengakui menerima keluhan
buruh yang diwakili oleh empat pimpinan serikat buruh.
*60 menit kami bersama Kapolda Jabar menyimak dan mendengarkan walaupun secara daring
saat pimpinan serikat buruh berkumpul di hotel Preanger. 4 pimpinan serikat buruh diberi
kesempatan menyampaikan uneg-unegnya terkait pengupahan secara panjang lebar," paparnya.
Namun kembali, Emil menegaskan bahwa kini penetapan upah diatur oleh pemerintah pusat
sehingga kepala daerah memiliki kewenangan terbatas soal pengupahan. "Karena pengupahan
masuk kategori Program Strategis Nasional, maka semua daerah diwajibkan menggunakan
43
