Page 465 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021
P. 465
Judul Kecewa Penetapan UMK 2022 Jateng, Buruh Tempuh Jalur Hukum
Nama Media semarang.ayoindonesia.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://semarang.ayoindonesia.com/semarang-raya/pr-
772039558/kecewa-penetapan-umk-2022-jateng-buruh-tempuh-jalur-
hukum
Jurnalis Audrian Firhannusa
Tanggal 2021-12-02 10:45:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Penetapan UMK Jateng 2022, Rabu 1 Desember 2021, membuat Aliansi Buruh Jawa Tengah
kecewa berat. Bahkan karena kecewa dengan penetapan UMK Jateng 2022 itu, Aliansi Buruh
Jawa Tengah menyiapkan proses hukum untuk menggugat kebijakan tersebut.
KECEWA PENETAPAN UMK 2022 JATENG, BURUH TEMPUH JALUR HUKUM
SEMARANG SELATAN, AYOSEMARANG.COM -- Penetapan UMK Jateng 2022, Rabu 1 Desember
2021, membuat Aliansi Buruh Jawa Tengah kecewa berat.
Bahkan karena kecewa dengan penetapan UMK Jateng 2022 itu, Aliansi Buruh Jawa Tengah
menyiapkan proses hukum untuk menggugat kebijakan tersebut.
Juru Bicara Aliansi Buruh Jawa Tengah, Karmanto menegaskan, pihaknya menolak keras Surat
Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah 561/39 Tahun 2021 tentang UMK Jateng 2022 untuk 35
kabupaten dan kota di Jawa Tengah.
Tertinggi di Jawa Tengah, Segini Besarannya “Kami menyatakan dengan keras dan tegas
menolak atas ditetapkannya UMK 2022 tersebut,” ujarnya, Rabu 1 Desember 2021.
Pihaknya meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo segera merevisi upah minimum di 35
kabupaten dan kota.
menurutnya, Ganjar harus menaikkan UMK Jateng 2022 sebesar 16 persen, sesuai usulan kami
yang telah kami sampaikan tertanggal 14 November, 17 November, dan 29 November 2021,
melalui Kadisnaker.
Menurutnya sudah jelas Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan telah dinyatakan oleh
Mahkamah Konstitusi (MK) adalah inkonstitusional.
Artinya, pemerintah harus menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis
dan berdampak luas.
464
