Page 466 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021

Namun, Ganjar masih menggunakan UU Nomor 11 Tahun 2020 dan PP Nomor 11 Tahun 2020
tersebut untuk menetapkan UMK Jateng 2022.
“Maka keputusan Gubernur Jawa Tengah yang menetapkan UMK 2022 dengan mengacu UU
Nomor 11 Tahun 2020 dan PP Nomor 11 Tahun 2020 tersebut adalah inkonstitusional. Cacat
formil,” tegasnya.

Dengan adanya keputusan MK tersebut, maka UU Nomor 11 Tahun 2020 dan PP Nomor 36
Tahun 2021 tersebut tidak bisa digunakan sebagai landasan penetapan UMK.

“Ini sungguh memalukan, karena pemerintah Jateng sangat tidak menghormati lembaga
tertinggi Mahkamah Konstitusi,” katanya.

Seharusnya, Gubernur Jawa Tengah mempertimbangkan usulan atau masukan dari serikat
pekerja atau buruh karena UMK ini ditetapkan untuk buruh. Apalagi dalam masukan itu telah
disebutkan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 dan PP Nomor 11 Tahun 2020 tersebut telah
ditangguhkan MK.

Di masa pandemi Covid-19 ini, buruh berjuang mandiri tanpa subsidi, bergelut dengan maut
demi mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah. Ketika buruh meminta hak kenaikan upah
pun diabaikan.

“Saya mohon, gubernur yang dipilih oleh rakyat harus bersikap adil dan bijaksana. Pemerintah
jangan hanya demi memberikan karpet merah kepada oligarki, hanya berpikir investasi,
sedangkan rakyatnya dikorbankan,” imbuh dia.

Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jawa Tengah, Heru Budi Utoyo merasa
kecewa berat dan mengaku masih mempertimbangkan langkah hukum untuk menggugat
kebijakan Gubernur Jawa Tengah.
“Kami kecewa atas kebijakan tersebut dan masih kami pertimbangkan apakah akan melakukan
gugatan atau tidak. Kami akan persiapkan terlebih dahulu dan konsolidasi dengan jajaran
pengurus daerah di kabupaten/kota se-Jawa Tengah,” tegasnya.

Heru kecewa karena UMK yang ditetapkan tidak mengakomodasi aspirasi para buruh yang sudah
disampaikan selama ini.

“Upah yang ditetapkan condong ke pengusaha, gubernur tidak akan pernah tahu kalau
kebutuhan hidup buruh semakin jauh dari KHL (Kebutuhan Hidup Layak),” tegasnya.

Divisi Ketenagakerjaan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang, Abdul Mughis
menyayangkan, keputusan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam penetapan UMK 2022
Jateng ini jelas melukai hati rakyat, terutama buruh.

“Sangat disayangkan, tidak satu pun aspirasi buruh yang telah disampaikan dalam audiensi
bersama Disnaker Provinsi Jawa Tengah menjadi pertimbangan dalam penetapan UMK Jateng
2022. Kebijakan yang inkonstitusional harus ditolak!” ungkap Mughis yang juga menjabat
sebagai Ketua Serikat Pekerja Lintas Media (SPLM) Jawa Tengah itu.

Pihaknya juga mendorong Gubernur Jawa Tengah untuk segera merevisi keputusan tersebut
agar kebijakan tersebut adil.
“Saya teringat tagline Pak Ganjar di profil akun twitternya yang sungguh bijaksana ‘Tuanku ya
Rakyat, Gubernur cuma mandat’. Kalau rakyat menagih tagline itu tentu tidak salah,” ujarnya.

465