Page 484 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021
P. 484
Terkait penetapan upah tersebut, Ridwan Kamil tegaskan bahwa dirinya sebagai kepala daerah
tak bisa berbuat banyak. Pasalnya kini penetapan upah diatur dalam PP 36 tahun 2021 tentang
pengupahan.
"Namun PP 36 tahun 2021 secara substansial mencabut kewenangan kepala daerah dalam
menentukan sendiri upah buruh 2022," kata Ridwan Kamil dalam keterangan di instagramnya
yang dikutip hari ini Kamis, 1 Desember 2021.
Dalam keterangan unggahannya itu, Ridwan Kamil tegaskan, meski dirinya sedang berada di
luar kota saat buruh demo, dirinya sempat menemui perwakilan buruh secara daring. Dia
mengakui menerima keluhan buruh yang diwakili oleh empat pimpinan serikat buruh.
"60 menit kami bersama Kapolda Jabar menyimak dan mendengarkan walaupun secara daring
saat pimpinan serikat buruh berkumpul di hotel Preanger. 4 pimpinan serikat buruh diberi
kesempatan menyampaikan uneg-unegnya terkait pengupahan secara panjang lebar," paparnya.
Namun kembali, Ridwan Kamil menegaskan bahwa kini penetapan upah diatur oleh pemerintah
pusat sehingga kepala daerah memiliki kewenangan terbatas soal pengupahan.
"Karena pengupahan masuk kategori Program Strategis Nasional, maka semua daerah
diwajibkan menggunakan rumus yang sama dari kemenaker yang hasilnya hari ini diumumkan.
Termasuk sanksi pemberhentian permanen bagi kepala daerah yang melanggar," jelasnya.
Dia menegaskan penetapan upah yang berdasarkan peraturan dari pemerintah ini berlaku di
semua daerah di Indonesia, bukan hanya di Jawa Barat.
"Semoga tahun depan rumusnya bisa diperbaiki dan lebih memberi ruang pada dinamika dan
kearifan lokal pada kesejahteraan buruh," pungkasnya.***
483
