Page 489 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021

Terutama UMK di Kabupaten Tangerang yang tidak mengalami kenaikan. "Jelas, Gubernur
Banten tidak berani mengambil risiko. Gubernur hanya mengacu pada edaran Mendagri dan
Menaker, UMK harus sesuai dengan PP 36. Sedangkan, hasil rapat Tripartite kemarin, untuk
kenaikan UMK di Banten sebesar 5,4 persen.

Tetapi kenyataannya gubernur tidak berani," paparnya kepada Tangerang Ekspres ketika
diwawancarai, Rabu (1/12). Ia mengungkapkan, sebagai reaksi atas keputusan gubernur itu,
buruh mengancam akan mogok kerja.

Tidak hanya itu, aksi turun ke jalan akan ditempuh sampai Gubernur Banten merevisi keputusan
tersebut. "Terkait keluarnya SK UMK 2022, kami serikat pekerja, serikat buruh yang tergabung
dalam aliansi Buruh Banten Bersatu menyatakan sikap menolak SK itu.

Bentuk penolakan kami mulai Senin (6/12) sampai Jumat (10/12), kami akan melakukan mogok
kerja daerah serempak se- Banten. Menuntut Gubernur Banten untuk merevisi SK UMK 2022,"
tegasnya. "Senin sampai Jumat kita akan stop produksi, mogok kerja lokal, penuhi jalur arteri.
Selanjutnya, kami akan terus berkoordinasi dan komunikasi dengan organisasi buruh maupun
pekerja yang tergabung dalam aliansi," pungkasnya. Sementara, Bupati Tangerang A Zaki
Iskandar mengatakan, permohonan dari serikat pekerja dan pengusaha yang diwakili Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo) sudah diterima pemerintah.
"Permohonan dari serikat maupun Apindo sudah ada. Tinggal nanti kita sepakati, seperti apa
yang memungkinkan di Kabupaten Tangerang. Saya hanya mengingatkan bahwa UMK kita pada
saat ini sudah pada titik yang tinggi untuk industri maupun manufaktur.

Nanti kita akan diskusikan bersama semua pihak di Tripartite," paparnya. Di Kota Tangerang
UMK naik sebesar Rp 23.783 dari tahun lalu. Dari Rp 4.262.015 menjadi Rp 4.285.798. Buruh
menilai kenaikan UMK ini dinilai tidak manusiawi. Para buruh mengancam akan melakukan aksi
mogok kerja yang dilakukan pada 6-10 Desember.
Presidium Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) Dedi Sudrajat mengatakan, penetapan UMK oleh
Gubernur Banten menyakiti hati para buruh. Karena usulan buruh tidak diakomodir, buruh akan
mengambil sikap tegas.

"Kami meminta kepada Gubernur Banten untuk melakukan revisi UMK. Harusnya ke naikan UMK
itu 5,4 persen dari tahun 2021 kenapa ini hanya naik 0,56 persen, atau hanya naik Rp 23 ribu.
Kami akan melakukan mogok kerja selama 5 hari,"ujarnya saat dihubungi Tangerang Ekspres
melalui telepon Rabu (1/12).

Dedi menambahkan, Gubernur Banten tidak memutuskan penetapan UMK 2022 sesuai dengan
rekomendasi tripartit. Bahkan, ada tiga wilayah di Provinsi Banten yang tidak mengalami
kenaikan UMK yakni Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Pandeglang.

"Yang dilakukan Gubernur Banten sangat menyakiti hati teman buruh, dan yang jadi pertanyaan
kami kenapa bapak gubernur menggunakan PP 36 untuk mengesahkan UMK 2022. Kalau
dibandingkan 2021, kenaikan hanya Rp 23 ribu saja,"paparnya. Ia menjelaskan, PP 36 ini sangat
merugikan para kaum buruh di Provinsi Banten.

Bahkan akan berdampak luas jika pihak Pemerintah Provinsi Banten menggunakan PP 36 sebagai
acuan penetapan UMK. "Seharusnya, pemerintah tidak boleh lagi menetapkan UMK itu dengan
aturan yang membuat buruh resah.

Mestinya, bicara kesepakatan pemerintah provinsi Banten harus sepakat dengan usulan yang
kita ajukan,"ungkapnya. Sementara itu, Plt Disnaker Kota Tangerang Rakhmansyah menuturkan,

488