Page 486 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021
P. 486

Menurutnya, sidang Dewan Pengupahan Provinsi Kepri berjalan dengan baik dalam pembahasan
              Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri sesuai dengan rekomendasi dari bupati dan
              wali kota.

              Rapat  Dewan  Pengupahan  Provinsi  Kepulauan  Riau  berlangsung  24  November  2021,  yang
              dituangkan  dalam  berita  acara  tentang  Rekomendasi  Besaran  Angka  Upah  Minimum
              Kabupaten/Kota (UMK) se-Provinsi.

              Berdasarkan hal tersebut, Ansar mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1366 Tahun 2021 untuk
              UMK  Kabupaten  Bintan  sebesar  Rp  3.648.714  atau  sama  dengan  Tahun  2021  lalu.  Angka
              tersebut masih di atas nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) yang sudah ditetapkan.

              Kemudian, UMK Kota Tanjungpinang tahun 2022 sebesar Rp 3.053.619 atau naik Rp 40,608
              (1,35 persen) dari UMK 2021. Jumlah tersebut dituangkan lewat SK Gubernur Nomor 1365 Tahun
              2021.

              Berikutnya, melalui SK Nomor 1367 tahun 2021, Gubernur menetapkan UMK Kabupaten Karimun
              2022 sebesar Rp 3.348.765. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 12,863 (0,39 persen)
              dari UMK Karimun Tahun 2021.

              Selanjutnya, Kabupaten Natuna sebesar Rp 3.125.272 atau mengalami kenaikan Rp 18,297 (0,59
              persen) dari UMK 2021. Keputusan tersebut tertuang dalam SK Gubernur Nomor 1368 tahun
              2021.

              Kemudian, untuk Kabupaten Anambas, UMK yang ditetapkan melalui SK Gubernur Kepri Nomor
              1369 tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp 3.518.249 atau mengalami penyesuaian sebesar Rp
              16,680 (0,48 persen) dari UMK Tahun 2021.

              Selain itu, lewat SK Nomor, Ansar juga menetapkan UMK Kabupaten Lingga sebesar tahun 2022
              sebesar Rp 3.050.172 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 13.952 (0,46 persen).

              Atas keputusan tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengharapkan semua pihak dan
              seluruh  elemen  masyarakat  untuk  menghargai  keputusan  ini  serta  tetap  memelihara  dan
              meningkatkan iklim investasi yang kondusif di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

              “Mudah-mudahan kebijakan pengupahan yang telah diambil dapat menjadi salah satu faktor
              pendorong pertumbuhan ekonomi Kepri,” ujar Ansar.

              Kepala  Biro  Humas,  Protokol  dan  Penghubung,  Hasan,  menambahkan,  Gubernur  Kepri
              mengapresiasi kepada para serikat buruh yang telah menyampaikan aspirasinya dengan aman
              dan tertib.

              “Mari kita menjaga kondisi Kepri tetap kondusif,” pinta Hasan.

              (*) (*)
















                                                           485
   481   482   483   484   485   486   487   488   489   490   491