Page 496 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021

Judul Bahas UMK, Ridwan Kamil Sebut PP No 36 Bikin Kepala Daerah Tidak
Bisa Tetapkan Sendiri Upah Buruh
Nama Media jabar.tribunnews.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://jabar.tribunnews.com/2021/12/02/bahas-umk-ridwan-kamil-
sebut-pp-no-36-bikin-kepala-daerah-tidak-bisa-tetapkan-sendiri-upah-
buruh
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-02 10:03:00
Ukuran 0

Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

positive - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Ada yang tanya, apakah aspirasi buruh diberi
waktu dan didengarkan. 60 menit kami bersama Kapolda Jabar menyimak dan mendengarkan
walaupun secara daring saat pimpinan serikat buruh berkumpul di Hotel Preanger. Empat
pimpinan serikat buruh diberi kesempatan menyampaikan uneg-unegnya terkait pengupahan
secara panjang lebar

negative - Uu Ruzhanul Ulum (Wakil Gubernur Jawa Barat) Karena pengupahan masuk kategori
Program Strategis Nasional, maka semua daerah diwajibkan menggunakan rumus yang sama
dari Kemenaker yang hasilnya diumumkan. Termasuk sanksi pemberhentian permanen bagi
kepala daerah yang melanggar

negative - Uu Ruzhanul Ulum (Wakil Gubernur Jawa Barat) Dan itulah yang terjadi di seluruh
wilayah Indonesia. Semoga tahun depan rumusnya bisa diperbaiki dan lebih memberi ruang
pada dinamika dan kearifan lokal pada kesejahteraan buruh

positive - Setiawan Wangsaatmadja (Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat) Tentu saja bahwa
hal ini menjadikan sebuah dasar, sehingga Keputusan Gubernur dikeluarkan

neutral - Setiawan Wangsaatmadja (Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat) Terkait dengan
putusan MK, menyatakan bahwa pemerintah harus memperbaiki peraturan ini di dalam dua
tahun. Namun demikian selama dua tahun ini seluruh peraturan yang terkait dengan UU Cipta
Kerja dan seluruh turunannya masih tetap berlaku termasuk PP 36 yang mendasari terkait
dengan perhitungan UMK ini

negative - Setiawan Wangsaatmadja (Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat) Oleh karena itu,
surat rekomendasi yang disampaikan oleh bupati/wali kota yang saat ini sudah seluruhnya sesuai
dengan PP 36, kemudian gubernur menetapkan hal tersebut

negative - Setiawan Wangsaatmadja (Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat) Karena kita tahu
kondisi ekonomi dan dinamika antara daerah satu dengan daerah lainnya sangat bervariasi. Oleh

495