Page 498 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021
P. 498
Rp 3.125.444,72 14 Kabupaten Sumedang Rp 3.064.218,08 15 Kabupaten Cianjur Rp
2.699.814,40 16 Kota Sukabumi Rp 2.562.434,01 17 Kabupaten Indramayu Rp 2.391.567,15 18
Kota Tasikmalaya Rp 2.363.389,67 19 Kabupaten Tasikmalaya Rp 2.326.772,46 20 Kota Cirebon
Rp 2.304.943,51 21 Kabupaten Cirebon Rp 2.279.982,77 22 Kabupaten Majalengka Rp
2.027.619,04 23 Kabupaten Garut Rp 1.975.220,92 24 Kabupaten Kuningan Rp 1.908.102,17 25
Kabupaten Ciamis Rp 1.897.867,14 26 Kabupaten Pangandaran Rp 1.884.364,08 27 Kota Banjar
Rp 1.852.099,52 Upah Minimum Kabupaten/Kota ini berlaku untuk mulai dibayarkan pada
tanggal 1 Januari 2022 dan hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu
tahun.
Pengusaha diminta menyusun dan memberlakukan struktur dan skala upah dalam menentukan
besaran nilai upah yang dibayarkan terhadap pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun.
Pengusaha pun dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten/Kota,
kecuali bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara
pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan.
Pengusaha yang telah membayar upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum
Kabupaten/Kota dilarang mengurangi dan/atau menurunkan upah pekerjanya, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmadja, penetapan ini tidak
terlepas dari beberapa dasar peraturan, yaitu Undang-undang (UU) nomor 13 tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU nomor 11
tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah RI nomor 36 tahun 2021 tentang
Pengupahan serta beberapa surat Menteri Ketenagakerjaan RI.
Keputusan ini kemudian tidak terlepas dari rekomendasi besaran penyesuaian nilai upah
minimum kabupaten/kota dari 27 bupati dan wali kota seluruh Jawa Barat, juga berita acara
Dewan Pengupahan.
“Tentu saja bahwa hal ini menjadikan sebuah dasar, sehingga Keputusan Gubernur dikeluarkan,”
ucap Setiawan melalui siaran tertulis yang diterima, Rabu (1/12/2021).
Menurut Setiawan, Gubernur Ridwan Kamil turut bersimpati dan berempati terhadap hal ini
karena rumus-rumus di dalam perhitungan dikeluarkannya UMK ini didasarkan kepada Peraturan
Pemerintah dan tidak diberikan ruang terhadap diskresi daerah untuk menetapkan lebih dari itu.
“Terkait dengan putusan MK, menyatakan bahwa pemerintah harus memperbaiki peraturan ini
di dalam dua tahun. Namun demikian selama dua tahun ini seluruh peraturan yang terkait
dengan UU Cipta Kerja dan seluruh turunannya masih tetap berlaku termasuk PP 36 yang
mendasari terkait dengan perhitungan UMK ini,” tuturnya.
Setiawan menegaskan bahwa tugas gubernur hanya menetapkan terkait dengan UMK ini dan
gubernur tidak dapat merevisi bahkan mengoreksi terkait dengan rekomendasi yang telah
disampaikan oleh seluruh bupati/wali kota.
“Oleh karena itu, surat rekomendasi yang disampaikan oleh bupati/wali kota yang saat ini sudah
seluruhnya sesuai dengan PP 36, kemudian gubernur menetapkan hal tersebut,” ujarnya.
Setiawan mengharapkan, untuk ke depannya pihaknya merekomendasikan kepada pemerintah
pusat agar dapat melibatkan pemerintah daerah lebih jauh khususnya di dalam penghitungan
UMK ini. “Karena kita tahu kondisi ekonomi dan dinamika antara daerah satu dengan daerah
lainnya sangat bervariasi. Oleh karena itu kami sangat berharap, bahwa pelibatan pemerintah
daerah di masa yang akan datang bisa terlibat lebih jauh,” tuturnya.
497
