Page 497 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021
P. 497
karena itu kami sangat berharap, bahwa pelibatan pemerintah daerah di masa yang akan datang
bisa terlibat lebih jauh
Ringkasan
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pihaknya sudah mendengarkan aspirasi dari
buruh mengenai penetapan upah minimum kabupaten/kota atau UMK 2022. Namun sayangnya,
PP No 36 tahun 2021 tentang Pengupahan secara substansial mencabut kewenangan kepala
daerah dalam menentukan sendiri upah buruh 2022.
BAHAS UMK, RIDWAN KAMIL SEBUT PP NO 36 BIKIN KEPALA DAERAH TIDAK BISA
TETAPKAN SENDIRI UPAH BURUH
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pihaknya sudah mendengarkan aspirasi dari
buruh mengenai penetapan upah minimum kabupaten/kota atau UMK 2022. Namun sayangnya,
PP No 36 tahun 2021 tentang Pengupahan secara substansial mencabut kewenangan kepala
daerah dalam menentukan sendiri upah buruh 2022.
"Ada yang tanya, apakah aspirasi buruh diberi waktu dan didengarkan. 60 menit kami bersama
Kapolda Jabar menyimak dan mendengarkan walaupun secara daring saat pimpinan serikat
buruh berkumpul di Hotel Preanger. Empat pimpinan serikat buruh diberi kesempatan
menyampaikan uneg-unegnya terkait pengupahan secara panjang lebar," kata Ridwan Kamil
melalui akun instagramnya.
Namun, katanya, PP No 36 tahun 2021 tentang Pengupahan secara substansial mencabut
kewenangan kepala daerah dalam menentukan sendiri upah buruh 2022. Saat demonstrasi
buruh di Gedung Sate pun, kata Ridwan Kamil, Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum sudah
menyediakan waktu untuk dialog tambahan namun ditolak oleh perwakilan buruh.
"Karena pengupahan masuk kategori Program Strategis Nasional, maka semua daerah
diwajibkan menggunakan rumus yang sama dari Kemenaker yang hasilnya diumumkan.
Termasuk sanksi pemberhentian permanen bagi kepala daerah yang melanggar," katanya.
Ia berharap tahun depan rumus penetapan UMK ini bisa diperbaiki dan lebih memberi ruang
pada dinamika dan kearifan lokal pada kesejahteraan buruh di daerah.
"Dan itulah yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Semoga tahun depan rumusnya bisa
diperbaiki dan lebih memberi ruang pada dinamika dan kearifan lokal pada kesejahteraan buruh,"
katanya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Selasa (30/11/2021) telah menetapkan
besaran nilai UMK di Provinsi Jawa Barat melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/
Kep.732-Kesra/ 2021 Tanggal 30 November 2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.
Keputusan ini menyatakan upah minimum di 27 kota dan kabupaten di Jabar sebagai berikut: 1
Kota Bekasi Rp 4.816.921,17 2 Kabupaten Karawang Rp 4.798.312,00 3 Kabupaten Bekasi Rp
4.791.843,90 4 Kota Depok Rp 4.377.231,93 5 Kota Bogor Rp 4.330.249,57 6 Kabupaten Bogor
Rp 4.217.206,00 7 Kabupaten Purwakarta Rp 4.173.568,61 8 Kota Bandung Rp 3.774.860,78 9
Kota Cimahi Rp 3.272.668,50 10 Kabupaten Bandung Barat Rp 3.248.283,28 11 Kabupaten
Sumedang Rp 3.241.929,67 12 Kabupaten Bandung Rp 3.241.929,67 13 Kabupaten Sukabumi
496
